Satujuang, Seluma— Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Seluma ternyata bukan semata akibat gangguan distribusi dari pelabuhan.
Fakta di lapangan menunjukkan, persoalan ini juga dipicu oleh dugaan penyalahgunaan barcode subsidi di SPBU Pasar Tais yang sempat terungkap.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Seluma melalui Bagian Perekonomian dan SDA Setda bersama Dinas Perindagkop & UKM telah melakukan pemantauan langsung ke SPBU Pasar Tais pada Senin (15/9/25).
Hasilnya, stok Pertalite tercatat hanya 8 ton per hari, jauh di bawah kebutuhan normal masyarakat Seluma yang mencapai 16 ton per hari.
“Pasokan Pertalite memang masih terbatas. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan suplai tetap berjalan, meski ada kendala di pelabuhan,” ujar salah satu pejabat Dinas Perindagkop & UKM Seluma dikutip dari Kantor-Berita.com.
Pemerintah sempat menilai kelangkaan ini dipicu oleh kendala teknis di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang mengalami pendangkalan alur pelayaran.
Namun, fakta lain menunjukkan ada persoalan lain yang tak kalah serius, yakni penyalahgunaan barcode subsidi yang mengalirkan BBM bersubsidi ke pihak yang tidak berhak.
Investigasi lapangan Satujuang.com menemukan praktik penggunaan barcode milik orang lain untuk membeli BBM subsidi masih berlangsung hingga Selasa (2/9/).
Padahal, pola anomali pembelian sudah terdeteksi sejak 19, 26, 31 Agustus hingga 1 September 2025. Namun, pihak Pertamina terkesan menutup mata.
“Hari ini masih juga dilakukan, kami kembali tidak bisa mengisi BBM karena kelakuan oknum tersebut,” ujar salah satu warga pemilik barcode sah yang dirugikan beberapa waktu lalu kepada Satujuang.com.
Fakta ini menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan bukan sekadar insiden tunggal, melainkan pola berulang yang lolos tanpa tindakan korektif.
Lebih ironis lagi, Pertamina Patra Niaga Wilayah Bengkulu memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dugaan pembiaran tersebut.
Pola penyalahgunaan barcode ini kini memunculkan dugaan kuat bahwa kelangkaan Pertalite dan antrean panjang di SPBU Seluma bukan hanya akibat pasokan dari pelabuhan, melainkan akibat bocornya distribusi subsidi di tingkat SPBU.
Kondisi tersebut menjelaskan kenapa kuota BBM bersubsidi cepat habis, sementara masyarakat kecil kesulitan mendapat jatah bahan bakar.
Pemerintah daerah pun seperti hanya menambal gejala, bukan menyentuh akar masalah.
Ketiadaan tindakan tegas dari Pertamina memperkuat kesan adanya pembiaran sistematis. Padahal, BBM subsidi adalah instrumen vital dalam menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi daerah.
“BBM adalah tulang punggung ekonomi. Kalau pasokannya terganggu, semua sektor bisa terdampak,” kata pejabat Bagian Perekonomian Seluma saat melakukan pemantauan pada Senin (15/9) itu.
Namun pernyataan itu kini terasa kontras dengan realita di lapangan.
Krisis BBM di Seluma kini bukan lagi sekadar soal pasokan yang tersendat, tapi soal integritas pengawasan energi.
Diamnya Pertamina ketika penyalahgunaan barcode terus berulang menjadi alarm keras tentang rapuhnya sistem subsidi tepat di tingkat hilir.
Selama barcode siluman masih berkeliaran di SPBU, maka wajar jika masyarakat percaya, kelangkaan BBM bukan karena habis, tapi karena dibagi tidak tepat. (Red)
