Satujuang, Bengkulu– Setelah lebih dari tiga bulan terkurung akibat terputusnya jalur transportasi laut, warga Pulau Enggano akhirnya mendapat secercah harapan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak agar pemerintah pusat menetapkan status darurat untuk kondisi Pulau Enggano, langkah yang dinilai sebagai pintu pembuka percepatan penanganan krisis logistik dan ekonomi di pulau terluar Bengkulu itu.
“Harus dinaikkan jadi darurat. Penanganan ini lamban karena pemerintah Bengkulu hanya menyebut situasi ini kritis,” kata Rieke usai pertemuan dengan KSOP Wilayah III Pulau Baai, PT Pelindo Regional 2, dan AMAN Wilayah Bengkulu pada Minggu (22/6/25).
Desakan Rieke menjadi suara kuat di tingkat pusat, saat pemerintah daerah belum menunjukkan langkah strategis.
Ia bahkan telah menyampaikan kondisi tersebut langsung ke Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Seperti diketahui sejak Maret 2025, lebih dari 4.000 masyarakat adat di Pulau Enggano terisolir total akibat pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai yang membuat kapal tidak bisa beroperasi.
Kapal Ferry Pulo Tello baru kembali melayani pada awal Juni, namun hanya untuk penumpang, tanpa mengangkut logistik atau hasil bumi.
Kondisi itu memukul ekonomi lokal. Warung tutup, rumah makan kosong pelanggan, penginapan sepi, bahkan beberapa warga terpaksa barter demi bertahan hidup.
“Yang susahnya itu untuk bayar sekolah anak-anak di luar pulau. Kami sudah tak punya uang,” kata Iwan, warga Malakoni.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Bengkulu itu, Rieke mengusulkan solusi jangka pendek berupa pengiriman kapal besar berkapasitas 75 GT, dua kapal perintis, serta kapal langsir untuk menunjang distribusi barang.
Kebutuhan bahan bakar untuk kapal bantuan juga disorot, agar distribusi tak kembali mandek di tengah jalan.
Kepala KSOP Wilayah III, Petrus Christanto Maturbongs, mengakui bahwa status kritis yang ditetapkan pemerintah daerah membuat pengerukan alur tidak bisa dipercepat menggunakan diskresi darurat.
“Karena belum darurat, penanganan masih normal,” ujarnya.
Masyarakat Enggano Butuh Tindakan Nyata
Ketua AMAN Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyebut kehadiran Rieke sebagai angin segar di tengah keputusasaan masyarakat adat.
“Sudah terlalu sabar orang Enggano dibiarkan lebih dari tiga bulan. Penanganan Enggano harus di luar keadaan normal,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi respons Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang turut terlibat lewat sambungan telepon.
“Ini bukan sekadar soal logistik, tapi menyangkut harkat hidup warga negara di wilayah terluar. Kalau tidak disuarakan dari pusat, daerah seolah-olah menganggap Enggano baik-baik saja,” tambah Fahmi.
Ia menyebut, hingga kini belum ada langkah signifikan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Padahal laporan demi laporan telah disampaikan sejak krisis ini dimulai.
Masyarakat Enggano kini menanti, apakah pemerintah pusat akan menjawab panggilan mereka sebagaimana Rieke Diah Pitaloka telah mulai melakukannya. (Fr/Red)
