Satujuang, Bengkulu– Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah pusat menaikkan status Pulau Enggano menjadi darurat, menyusul terisolasinya lebih dari 4.000 warga adat akibat macetnya layanan transportasi laut sejak Maret 2025.
Ia menilai, penanganan yang lamban selama ini disebabkan status Enggano yang hanya dikategorikan kritis oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu.
“Harus dinaikkan jadi darurat. Penanganan ini lamban karena pemerintah Bengkulu hanya menyebut situasi ini kritis,” tegas Rieke dalam pertemuan dengan KSOP Wilayah III Pulau Baai, PT Pelindo Regional 2, dan AMAN Bengkulu pada Minggu (22/6/25).
Rieke menilai pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai menjadi titik awal terhentinya jalur logistik ke Enggano. Namun ia menekankan, hingga kini belum ada solusi untuk pengiriman barang dan hasil bumi.
“Tadi sudah saya komunikasikan ke Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan beliau sudah menyanggupi akan menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Kepala KSOP Wilayah III Pulau Baai, Petrus Christanto Maturbongs, membenarkan bahwa status kritis menyebabkan keterbatasan ruang gerak teknis.
“Karena belum darurat, maka semuanya masih ditangani secara normal, tidak bisa menggunakan diskresi,” katanya.
Dalam pertemuan itu juga diusulkan pengadaan kapal alternatif yakni satu kapal berkapasitas 75 GT, dua kapal perintis penumpang, dan kapal langsir.
Kepastian pasokan bahan bakar minyak untuk kapal-kapal bantuan turut masuk dalam daftar kebutuhan mendesak yang disampaikan Rieke.
Ketua AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyambut baik kehadiran Rieke. Ia menyebut masyarakat adat di Enggano telah bersabar selama lebih dari tiga bulan tanpa kejelasan.
“Penanganan Enggano harus di luar keadaan normal. Di Bengkulu, selama ini Enggano dianggap baik-baik saja. Padahal nyatanya tidak,” tegas Fahmi.
Ia juga mengapresiasi respons Sufmi Dasco Ahmad yang hadir via sambungan telepon. “Ada banyak jalan menyuarakan Enggano. Sudah terlalu sabar orang Enggano dibiarkan terkurung,” tambahnya.
Sejak transportasi laut ke Enggano terhenti pada Maret, aktivitas ekonomi di pulau itu lumpuh total. Meskipun kapal Ferry Pulo Tello mulai kembali beroperasi sejak awal Juni, layanan masih terbatas untuk penumpang saja, tanpa logistik atau hasil bumi.
Akibatnya, warung, rumah makan, dan penginapan di Enggano tutup, sementara banyak rumah tangga mulai mengandalkan sistem barter untuk bertahan hidup.
“Yang susah itu bayar sekolah anak-anak di luar pulau, kami sudah tak punya uang,” kata Iwan, warga Malakoni.
Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Bengkulu belum mengambil langkah strategis apa pun untuk menyikapi kondisi darurat yang dialami pulau Enggano. (Fr/Red)
