Karimun – Kuota pupuk subsidi bagi petani di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2022 hanya sebanyak 43 Ton yang disalurkan kepada 143 Kelompok Tani.
“Untuk penerimanya sudah terdaftar di RDKK, jadi penyalurannya melalui kartu tani. Dari 143 kelompok tani diperkirakan ad 453 petani yang terdaftar menerima dan masing-masing petani diberikan 1 atau 2 sak pupuk,” ujar Suriyanto, Kepala Dinas Pangan dan pertanian Pemda Karimun, Saptu (24/9/22).
Idealnya, Kabupaten Karimun membutuhkan sebanyak 450 hingga 500 ton per tahunnya. Namun, menurut Sukriyanto hal tersebut diakibatkan pembatasan oleh pihak Kementerian Pertanian.
“Pemberian pupuk subsidi sebanyak 43 ton ini merupakan regulasi atau aturan pembatasan dari Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2022. Sebenarnya kebutuhan karimun pertahunnya itu bisa mencapai 450-500 ton. Sedangkan, jenis pupuk subsidi sendiri yaitu urea dan NPK,” terangnya.
Guna mengantisipasi kelangkaan Pupuk kimia bersubsidi itu, Dinas Pangan dan Pertanian saat ini tengah menganggarkan pengadaan mesin pengolah kompos sebagai alternatif.
Namun hal itu dianggap sebagai langkah sia-sia dan bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan.
“Kami rasa pengadaan alat pencacah komposit itu bukan solusi bagi petani. Mau berapa banyak mesin yang mau di adakan Apa mau jadi ajang proyek kepentingan Semestinya Pemda melakukan lobi ke kementrian pertanian soal penambah kuota pupuk subsidi, bukan malah main proyek pengadaan,” ujar Edy SP, Kepala bidang Litbang KTNA kabupaten Karimun.
Menurutnya, selama ini perhatian pemerintah kepada petani dinilai kurang serius. Hal itu terbukti tidak dipercayakannya penyuluh pertanian di setiap kelompok petani guna penyesuaian masa tanam Komiditi tani.
“Turunnya kuota pupuk subsidi itu karena jadwal tanam yang tidak terdata secara akurat. Sehingga, di periode lalu, banyak petani yang masa pemeliharaan pertaniannya tidak sejalan dengan datangnya pupuk bersubsidi. Sehingga para petani terpaksa membeli pupuk non subsidi. Saat pupuk subsidi tiba, masa tanam dan perawatan sudah usai. Sebab, pupuk datang saat masa panen. Perdayakan para penyuluh, agar masa tanam para petani sesuai dengan jadwal pupuk subsidi tiba di Karimun,” paparnya.
Dengan demikian, Edy menganggap jika program ketahanan pangan tahun 2022-2023 yang di wacanakan Menteri Pertanian dipastikan bisa gagal karena tidak adanya ketersedian pupuk bersubsidi bagi petani.
“Kalau masalah pupuk Subsidi ini aja Pemda gagal mengantisipasi nya, bagaimana program ketahanan pangan yang 60 hektar itu, Apakah lagi-lagi hal ini hanya program Bancakan yang “menjual” petani, Bagaimana kita bisa sukseskan swasembada pangan di Karimun jika hal krusial ini saja Pemda dan Pemprov tidak bisa mengatasi, Logika berfikir kita bagaimana ini,” keluhnya. (red/Boy)
