Satujuang, Blitar – Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Blitar yang digelar beberapa hari lalu untuk rencana pelaksanaan Paripurna pembacaan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Blitar tahun Anggaran 2024, namun ada beberapa anggota DPRD menolak dan berakhir Deadlock.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Blitar M Hardita Magdi saat di konfirmasi reporter Satujuang.com pada hari Senin (26/5/25).
“Disitu ada beberapa faktor yang memang kurang adanya komunikasi antara Eksekutif dengan Legislatif, jadi untuk Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2024 Ini sementara ditunda dulu sampai ada komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dengan legislatif benar benar terjalin komunikasi yang baik,” jelasnya.
Menanggapi soal PHK (Putus Hubungan Kontrak) THL (Tenaga Harian Lepas) yang terjadi di beberapa OPD, Dito menegaskan, terkait Outsourcing itu memang sudah ada klarifikasi dari OPD.
Namun masih ada beberapa Outsourcing yang masih membutuhkan bantuan dari teman-teman DPRD untuk mempertahankan pekerjaannya di OPD terkait.
“Disini teman teman DPRD kota pada prinsipnya memperjuangkan aspirasi teman teman di Outsourcing tersebut, dari DPRD sendiri juga mengacu pada perjanjian kontrak atau MOU antara PT, OPD, dan Outsourcing,” tegasnya.
Lebih lanjut Dito menegaskan, dari sini DPRD sendiri untuk menyikapi hal tersebut agar teman teman yang bekerja di outsourcing masih bisa dipertahankan, di sisi lain memang ada kebijakan kebijakan yang perlu disepakati bersama dengan teman-teman DPRD.
“Kami berharap dari teman-teman eksekutif baik Wali Kota maupun mitra kerja di OPD bisa terjalin komunikasi atau Sinergi yang bagus, karena di politik ini tidak ada salahnya kita terus menjalin Komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat kota Blitar,” tandasnya.
Menurut Dito, DPRD sendiri juga Sebagai penyelenggara pemerintahan tentunya juga menentukan kebijakan kebijakan bersama Walikota.
“Apabila dari DPRD ada yang kurang Sepakat, pihak dari eksekutif maupun Wali Kota dan OPD ini mampu untuk nantinya berkomunikasi dengan DPRD,” jlentrehnya.
Terakhir, Dito berpesan kepada Eksekutif Ia sebagai Wakil Ketua DPRD tentunya Mas Ibin sebagai Wali Kota Blitar mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan pimpinan DPRD dengan pimpinan Komisi ataupun dengan segala Lini dari instansi yang lain.
“Ini tujuannya untuk membangun bersama untuk Kota Blitar,” pungkasnya. (Herlina)
