Satujuang, Kota Bengkulu– Konflik internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bengkulu yang tengah memanas bukan sekadar perselisihan administrasi biasa, Selasa (28/4/26).
Dibalik langkah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) baru dan pembekuan pengurus lama, terselip dugaan upaya sistematis untuk membuka jalan bagi “calon tunggal” dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang sudah direncanakan digelar pada Juni 2026.
Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPD Golkar Kota Bengkulu periode 2019–2024, Yudi Darmawansyah, seluruh ketegangan dimulai dari satu kejanggalan sederhana namun fatal.
Yakni surat Keputusan (SK) pembekuan pengurus lama hanya dikirim melalui pesan WhatsApp, tanpa dokumen fisik, tanpa konfirmasi resmi, dan tanpa dialog terlebih dahulu.
“Kami tidak pernah menerima secara langsung. Kami minta ditunjukkan dokumen fisiknya,” ujar Yudi saat orasi di depan Kantor DPD Golkar Provinsi Bengkulu, Jalan Asahan, pada Kamis (23/4).
Demo yang digelar puluhan kader berpakaian kuning itu berlangsung singkat, sekitar 10 menit.
Namun pesannya keras: mereka menolak pembekuan kepengurusan lama yang dipimpin Patriana Sosialinda dan penunjukan Sauri Oegan sebagai Plt Ketua berdasarkan SK DPD Provinsi Nomor 05/DPD/Gol-Bengkulu/IV/2026.
Tiga Kejanggalan yang Diungkap
Pertama, soal cara penyampaian SK Patriana, yang merupakan mantan Wakil Wali Kota Bengkulu periode 2013–2018, mengatakan ia sama sekali tidak pernah menerima surat keputusan secara langsung.
“Tiba-tiba kami dibekukan tanpa penjelasan yang jelas,” kata Patriana pada Jumat (24/4) malam.
“Golkar itu partai yang menjunjung tinggi etika dan tertib administrasi. Cara seperti ini tidak patut dicontoh,” tegasnya.
Kedua, isi SK dinilai berlebihan. Meski disebutkan penunjukan Plt, faktanya seluruh jajaran pengurus lama diganti.
“Dalam SK disebutkan Plt, tetapi faktanya seluruh pengurus diganti. Itu sama saja dengan pembekuan,” jelas Patriana.
Ketiga, dan yang paling mencolok, adalah dugaan diskriminasi. Yudi Darmawansyah mempertanyakan mengapa pembekuan hanya terjadi di Kota Bengkulu.
Sementara sejumlah DPD II di kabupaten lain yang masa jabatannya juga telah habis tidak mendapat perlakuan serupa.
“Kami melihat ada indikasi untuk memuluskan calon tunggal,” ujar Yudi.
Musda yang Dibatalkan di Tengah Malam
Menurut penelusuran, akar persoalan ini sebenarnya sudah terjadi sejak Februari 2026. Panitia Musda ke-XI DPD Golkar Kota Bengkulu telah menyiapkan pelaksanaan pada 15 Februari 2026.
Tiga calon ketua sudah mendaftar, tempat sudah dibayar, persiapan sudah 100%. Namun pada dini hari 14 Februari, hanya beberapa jam sebelum acara DPD Golkar Provinsi Bengkulu tiba-tiba membatalkan Musda tanpa penjelasan yang meyakinkan.
“Kami sudah mempersiapkan semuanya, tetapi dibatalkan begitu saja tanpa penjelasan. Ini tidak adil,” ujar Patriana dalam keterangannya.
Disisi lain, Kubu Sauri Oegan membantah semua tudingan tersebut. Sauri menegaskan penunjukannya sudah mendapat restu dari DPP Pusat dan sesuai prosedur.
“Ini rumah kami sendiri,” katanya, menyiratkan bahwa langkah itu sah secara organisasi.
Namun argumen itu tidak memadamkan api di kalangan kader lama. Mereka justru semakin yakin ada skenario di balik pembatalan Musda Februari dan pembekuan April ini.
Jalur Mahkamah Partai
Atas polemik tersebut, kubu Patriana Sosialinda telah resmi menggugat keputusan DPD Provinsi ke Mahkamah Partai Golkar.
Pertanyaan besar yang kini menggantung:
- Jika SK pembekuan benar-benar prosedural, mengapa hanya disampaikan via WhatsApp?
- Jika tidak ada niat memuluskan calon tunggal, mengapa hanya Kota Bengkulu yang dibekukan sementara kabupaten lain tidak?
- Dan mengapa Musda yang sudah siap dilaksanakan mendadak dibatalkan di tengah malam?
Terpilihnya Mardensi Secara Aklamasi
Apakah menjadi jawaban polemik yang terjadi atau bukan, yang jelas saat ini kursi ketua DPD Partai Golkar Kota Bengkulu sudah diduduki orang baru.
Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI, menetapkan Mardensi sebagai Ketua DPD II secara aklamasi, pada Sabtu (25/4).
Terpilih tanpa pesaing, kemenangan ini tidak sekadar menjadi formalitas organisasi, tetapi diklaim sebagai mengirim sinyal kuat konsolidasi kekuatan menuju kontestasi politik 2029.
Mardensi menjadi satu-satunya kandidat yang mendaftar dalam bursa pencalonan yang hanya dibuka sehari sebelumnya.
Skema cepat ini turut memunculkan beragam tafsir politik: apakah mencerminkan soliditas kader, atau justru menandakan minimnya ruang kompetisi di internal partai berlambang pohon beringin itu.
Sebanyak 15 pemilik suara terdiri dari unsur pimpinan kecamatan hingga organisasi sayap secara bulat memberikan dukungan.
Namun, di balik aklamasi tersebut, Musda tidak sepenuhnya steril dari dinamika. Penolakan dari sejumlah pengurus sebelumnya menjadi sinyal adanya faksi yang belum sepenuhnya sejalan.
Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Bengkulu, Tomy Eddyson, menegaskan pentingnya konsolidasi total pasca-Musda.
Menurutnya, dinamika internal adalah hal lumrah, namun tidak boleh berkembang menjadi perpecahan yang melemahkan mesin politik partai.
“Soliditas itu harga mati. Dinamika boleh, tapi jangan merusak kekuatan kita menghadapi kontestasi politik ke depan,” tegas Tomy.
Ia juga mengirim pesan politik yang tegas: kepemimpinan Mardensi tidak boleh berhenti pada rekonsiliasi internal, melainkan harus berujung pada capaian elektoral yang konkret yakni merebut kembali kursi unsur pimpinan DPRD Kota Bengkulu.
Hingga kini, kedua kubu masih dalam deadlock. Sauri Oegan bergerak cepat sehingga melahirkan ketua DPD Kota yang baru, sementara kubu Patriana masih menunggu putusan Mahkamah Partai. (Red)
