Brebes – Murniasih mengungkapkan banyaknya kejanggalan yang terjadi pada saat Kepala Disdikpora Brebes, masih dijabat oleh Tahroni.
Salah satunya soal sekolah yang menjadi penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diduga tidak sesuai daftar penerima dari pusat.
“Dialihkan ke sekolah-sekolah sesuai dengan keinginan beliau,” sebut Murbiasih, Jum’at (9/9/22) dalam wawancara via WhatsApp.
Pada tahun 2017 di kecamatan Brebes ada 10 sekolah yg menerima DAK, dan jelas SMP 6 dan 7 Brebes itu dapat undangan Mou DAK.
“Sampai di hotel Anggraeni zonk, saya lihat kepsek yang hadir ya itu-itu terus tiap tahun, terutama yang jadi pengurus MKKS, tuk sekolah2e wis pada apik (untuk sekolah-sekolah yang sudah bagus, red),” ungkapnya.
Ia juga menyebut, Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Sekolah, tidak boleh loyal kepada Kepala Dinas yang baru, dengan ancaman Mutasi jika loyal.
Selain itu, Tahroni juga diduga memaksa para Kepala Sekolah membeli soal untuk Penilaian Tengah Semester (PTS).
“Jadi soalnya sama seluruh kabupaten Brebes dari SD sampai SMP dengan harga yang menurut saya tinggi dan jelas menyalahi aturan,” tuturnya.
Dirinya tidak ikut membeli, karena saat itu ia mengikuti Daring menggunakan CBT, melatih guru membuat soal yang HOTS agar hemat dana, tidak ada sampah, dan guru tidak perlu mengoreksi.
“Jadi waktunya bisa digunakan untuk lainnya. Tapi aku dimarahi dan dikeluarkan dari MKKS. Padahal uang 26 juta lebih bisa meningkatkan prestasi siswa dan guru,” imbuhnya.
Inilah alasan mengapa Murniasih melaporkan Tahroni, agar dunia pendidikan yang semakin kritis di Brebes kembali menjadi baik.
“Uang habis untuk membeli buku dan membuat taman baca di setiap sekolah sesuai dengan program Kepala Dinas saat ikut JPTP,” pungkas Murniasih. (Red/Ags)
