Satujuang, Bengkulu- Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa lslam Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (28/5/25).
Aksi bertajuk ‘Rapor Merah Helmi Hasan’ ini diawali di depan DPRD Provinsi Bengkulu, massa memaksa para anggota DPRD untuk ikut turun dalam aksi yang mereka gelar, bersama-sama ke kantor Gubernur Bengkulu.
Usai orasi, 6 orang anggota Komisi IV turun dan ikut bergabung dalam aksi tersebut melakukan aksi di depan kantor Gubernur Bengkulu.
Di depan kantor Gubernur, massa mendesak untuk ketemu dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
“Kami mendorong agar Pemprov Bengkulu segera memberikan solusi atas gejolak yang berkembang dimasyarakat, karena Pajak kendaraan yang tinggi,” ujar orator aksi.
Mereka juga menyinggung soal adanya diskon pajak saat Plt Rosjonsyah menjabat, kenapa hal serupa tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini.
Selain itu, mereka juga menyuarakan soal ekonomi yang mengalami kelumpuhan akibat dari kelangkaan dan mengularnya antrian BBM disetiap SPBU, Pertashop bahkan eceran.
“Apalagi dalam janji politik 100 hari kerjanya Helmi Hasan akan menuntaskan kelangkaan dan antrian BBM,” sambung orator.
Sejumlah tintutan yang disampaikan PMII dalam aksi ini:
- Memerintahkan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk menurunkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari angka maksimal 1,2 % menjadi
0,9 %, - Memerintahkan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk merevisi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023,
- Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit total distribusi dan stok BBM di wilayah Provinsi Bengkulu,
- Memerintahkan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan untuk memastikan ketersediaan BBM di wilayah Provinsi Bengkulu dan memastikan tragedi kelangkaan dan mengularnya antrian BBM tidak terulang Kembali.
(Red)
