Satujuang, Jakarta – Meski marak kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah menegaskan bahwa program tersebut akan terus dilaksanakan.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, Rabu (24/9/25) saat menanggapi desakan dari sejumlah pihak agar program dihentikan sementara untuk dievaluasi.
Menurut Juri, pemerintah mendengar berbagai aspirasi, termasuk usulan penghentian sementara, namun memilih memperbaiki pelaksanaan MBG tanpa menghentikannya total.
Istana juga menyatakan langkah korektif dan evaluasi sedang ditempuh agar insiden serupa tidak berulang.
Kepala Staf Presiden M. Qodari membeberkan data awal yang dihimpun dari beberapa lembaga, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM yang memperlihatkan jumlah penerima manfaat yang terdampak mencapai angka ribuan.
Qodari merinci data Kemenkes (60 kasus, 5.207 penderita) dan BPOM (55 kasus, 5.320 penderita), serta menyampaikan puncak kejadian terjadi pada Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat.
Kasus terbaru yang mendapat sorotan terjadi di Jawa Barat, insiden di Kabupaten Bandung Barat dilaporkan menimpa ratusan siswa sejak 22–24 September 2025, sementara di Kabupaten Sukabumi sejumlah puluhan siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap MBG.
Data daerah menunjukkan korban di Bandung Barat mencapai ratusan siswa, dan di Sukabumi ada laporan puluhan pelajar yang dirawat akibat muntah dan mual.
Pemerintah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) dan aparat terkait memperketat mitigasi risiko, antara lain dengan memperbaiki standar higiene, pengolahan, distribusi, serta sertifikasi dapur/penyedia.
Qodari menyebut empat indikator utama yang perlu jadi fokus perbaikan, higienitas makanan; suhu penyajian dan ketidaksesuaian pengolahan; kontaminasi silang dari petugas; serta indikasi alergi pada sebagian penerima manfaat sebagai acuan penyelidikan lebih lanjut.
Di sisi politik dan koordinasi, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan hingga kini belum ada rencana resmi untuk menghentikan program MBG, namun DPR bersama instansi terkait akan melakukan evaluasi pelaksanaan program untuk memperbaiki celah yang ditemukan.
Ia meminta BGN menuntaskan masalah yang nyata-nyata muncul di lapangan.
Poin penting yang harus diawasi ke depan: hasil investigasi laboratorium atas sampel makanan, kepastian sumber kontaminasi, status sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok menu, serta langkah mitigasi yang akan diberlakukan BGN dan instansi kesehatan. (AHK)
