Satujuang, Jakarta – Partai Demokrat angkat suara menanggapi kabar yang menyebut bahwa pihaknya sebagai otak di balik isu ijazah palsu Presiden ke‑7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan pihaknya tengah menimbang langkah hukum terhadap penyebar narasi bohong tersebut.
“Kami sedang mempersiapkan upaya hukum bagi siapa saja yang secara sengaja mencemarkan nama baik Partai Demokrat dengan informasi palsu dan manipulatif,” ujar Ibas, Selasa (29/7/25).
Di samping potensi gugatan, Ibas juga menyerukan agar Presiden Jokowi beserta pihak terkait membuka ruang klarifikasi publik.
Menurutnya, klarifikasi terbuka menjadi kunci untuk mencegah fitnah dan opini menyesatkan yang bisa memecah belah masyarakat.
Dalam pernyataannya, Ibas secara tegas menolak tudingan bahwa Partai Demokrat dikenal sebagai ‘partai biru’, berkaitan dengan isu ijazah palsu Jokowi.
Ia menyebut klaim tersebut sebagai fitnah keji yang tak berdasar dan bagian dari politisasi kotor demi keuntungan kelompok tertentu.
Ibas juga menggarisbawahi bahwa Roy Suryo, figur yang sebelumnya melemparkan tuduhan, sudah tidak berafiliasi dengan Demokrat sejak 2019.
“Kata-kata Roy Suryo sepenuhnya merupakan pandangan pribadi, bukan sikap resmi Partai Demokrat,” imbuhnya.
Lebih jauh, Ibas menilai upaya mengaitkan Demokrat dengan hoaks ijazah presiden merupakan manuver politik yang merusak iklim berpolitik sehat.
Ia pun meminta semua pihak menghentikan penyebaran tuduhan tanpa bukti.
“Jika ada masalah hukum terkait dokumen atau identitas seseorang, serahkan sepenuhnya pada lembaga penegak hukum, bukan pada opini liar dan framing media sosial,” tegas Ibas. (AHK)
