Satujuang, Bengkulu – Sejumlah anggota DPRD Provinsi Bengkulu dampingi aksi demonstrasi mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang digelar di Kantor Gubernur Bengkulu.
Anggota dewan yang hadir antara lain Wakil Ketua III DPRD Agus Riyadi dari Partai Gerindra, Usin Abdisyah Putra Sembiring dari Hanura, Sulasmi Oktarina dari Demokrat, Susman Hadi dan Barlian Utama Harta dari Golkar, serta Sri Astuti dari PKS.
Kehadiran mereka menunjukkan kepedulian lembaga legislatif terhadap keresahan publik.
Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, Agus Riyadi, menyampaikan apresiasi terhadap semangat mahasiswa. Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengawal aspirasi rakyat.
“Jadi untuk aksi mahasiswa hari ini dari PMII. Kita dampingi untuk bertemu pak Gubernur tapi mungkin dengan kesibukan pak Gubernur tidak bisa hadir di tengah-tengah aksi mahasiswa hari ini. Kami dari teman-teman dewan sepakat untuk menyampaikan aspirasi teman-teman ke pak gubernur,” kata Agus Riyadi.
Sementara itu, Usin Abdisyah Putra Sembiring menekankan pentingnya solusi bersama, baik terkait BBM maupun opsen pajak.
Ia menyebut beberapa langkah konkret yang bisa diambil.
“Opsi pertama kita minta pak gub menggunakan pasal 78 perda. Opsi kedua melalui perbaik atau revisi perda, bulan Juni ada pembahasan awal nota pengantar perubahan APBD tentang pajak dan retribusi daerah,” jelas Usin.
Beberapa fraksi yang hadir hari ini sepakat kita harus menampung keluhan masyarakat.
Ia pun mengajak semua pihak untuk merumuskan persentase opsen pajak yang lebih adil dan tidak membebani.
“Ajukan berapa persen perda PKB yang akan kita kurangi, jadi sifatnya kita solutif dan kita pastikan pada masa persidang kedua ini sudah diagendakan perubahan revisi perda ini,” tutupnya.
Untuk diketahui, aksi ini menyoroti dua persoalan krusial, kelangkaan BBM dan pemberlakuan opsen pajak yang dinilai membebani masyarakat.
Setibanya di Kantor Gubernur, mahasiswa melanjutkan orasi di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, mereka menuntut janji Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang tak kunjung terealisasi.
Mahasiswa mendesak untuk bertemu langsung, namun Gubernur diketahui tidak berada di tempat.
Sejumlah pejabat Pemprov hadir mewakili Gubernur seperti Pj Sekda Herwan Antoni dan Kepala BKD Hadianto, namun mahasiswa menolak audiensi tersebut. Sementara Wakil Gubernur Mian belum diketahui keberadaannya.
Ketua PKC PMII Bengkulu, Sandyya, dalam orasinya menyebut persoalan BBM bukan sekadar antrean, melainkan menyangkut kesejahteraan masyarakat.
“Bayangkan ribuan masyarakat kita harus menghabiskan waktu hanya untuk antrean sementara mereka didesak kebutuhan kerja, mengantar anak-anak sekolah dan lain-lain. Ini masalah serius yang harus segera dituntaskan,” kata Sandyya.
Ia juga menyinggung janji kampanye Gubernur Bengkulu yang berkomitmen menyelesaikan masalah antrean BBM dalam 100 hari kerja.
“Kita memahami situasinya ini adalah masalah kita bersama tapi gubernur harus hadir untuk memberikan solusi bukan malah lari dari masalah. Saling lempar tanggung jawab, ini bukti bahwa janji kampanye hanya sekadar untuk mengelabuhi rakyat,” ujarnya.
Selain BBM, PMII juga menyoroti kebijakan opsen pajak yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Opsen pajak adalah beban rakyat,” tegas Sandyya.
Kehadiran anggota DPRD di tengah demonstrasi ini menunjukkan bahwa suara rakyat tidak dibiarkan menggema sendiri di jalanan.
Kini bola ada di tangan eksekutif, apakah akan menjawab dengan solusi atau terus bersembunyi di balik alasan. (Red)
