Satujuang- Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa penambahan utang pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan dilakukan secara bertahap selama lima tahun.
Ia menegaskan bahwa setiap tahun penambahan utang akan berkisar antara 1-2 persen, sehingga tidak ada penambahan utang nasional secara mendadak.
Tujuannya adalah untuk menjaga agar rasio utang tidak melebihi 40 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, target rasio utang ditetapkan pada 39,77-40,14 persen, meningkat dari target tahun ini yang sebesar 38,26 persen.
Hashim menyatakan bahwa prestasi pemerintah sebelumnya, yang berhasil menjaga rasio utang di angka 38,49 persen, menjadi dasar untuk kebijakan tersebut.
Ia juga membandingkan posisi utang Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Filipina, yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi.
Pemerintah Prabowo-Gibran berencana untuk meningkatkan penerimaan negara menjadi 23 persen dari PDB tanpa menaikkan tarif pajak, melainkan melalui peningkatan efisiensi dan penegakan hukum dalam pemungutan pajak.
Hashim mengklaim bahwa Bank Dunia siap membantu dalam mencapai target tersebut, dan bahwa pemerintah akan memanfaatkan teknologi, seperti AI dan IT, untuk menutup kebocoran dalam penerimaan pajak.
Pada 2025, pemerintah diperkirakan akan menarik utang baru sebesar Rp 775,9 triliun, meningkat sekitar 40 persen dari outlook pembiayaan utang 2024 yang sebesar Rp 553,1 triliun.
Hal ini dilakukan untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada.(Red/kompas)
