Satujuang, Bengkulu- Warga Pulau Enggano kembali menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan hidup mereka.
Salah satu keluhan mencuat saat penyaluran bantuan beras Bulog yang dilakukan belum lama ini oleh Pemda setempat, bantuan tersebut malah diiringi permintaan video ucapan terima kasih dari warga.
“Baru ngasih beras Bulog 3,5 kilogram per orang saja sudah sibuk suruh buat video ucapan terima kasih. Padahal yang kami butuh bukan beras saja, tapi akses transportasi yang layak untuk menunjang perekonomian,” ungkap warga yang enggan disebutkan namanya.
Menurut dia, ketersediaan beras bukanlah masalah utama. Di Enggano, sebagian petani masih bisa panen. Namun, distribusi dan daya beli masyarakat lumpuh karena keterisolasian pulau.
“Beras ada, yang panen juga ada. Tapi mau jual ke siapa? Beli pakai apa? Barter itu jalan satu-satunya sekarang,” ujarnya.
Keluhan paling menyentuh datang dari keluarga-keluarga yang sedang berjuang menyekolahkan anak di luar pulau. Harga logistik tinggi dan tidak stabil, sementara hasil pertanian tidak punya nilai jual.
Tekanan ekonomi kian berat saat anak mereka harus mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN), sementara biaya tak bisa ditutupi dari hasil tani semata.
“Kasihan yang punya anak sekolah atau kuliah di luar pulau. Orang tuanya hanya bergantung dari hasil tani. Biaya kuliah, kos, belum lagi KKN yang sekarang sedang berjalan. Rasanya sedih dengar keluhan para orang tua,” tuturnya.
Ia menyindir pemerintah yang selama ini lamban merespons krisis di Enggano. “Apakah harus tunggu ada yang putus kuliah dulu baru ditanggapi? Harus ada yang tak bisa ikut KKN karena tak mampu bayar baru mau peduli?”
Keluhan juga datang dari warga yang terlilit cicilan motor atau kredit usaha kecil, yang kini macet karena roda ekonomi tak bisa bergerak tanpa transportasi yang layak dan terjadwal.
Sinyal kekecewaan warga ini memperkuat anggapan bahwa selama ini Pulau Enggano hanya dipandang sebelah mata oleh pemda setempat.
Bantuan-bantuan simbolis tidak menjawab kebutuhan strategis masyarakat, yang mendesak solusi jangka panjang berupa akses transportasi, harga logistik yang wajar, dan kepastian distribusi hasil pertanian. (Red)
