Satujuang, Bengkulu- Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di Aceh Tamiang masih terisolir pascabanjir dan sangat membutuhkan kehadiran alat berat serta relawan.
Pernyataan tersebut disampaikannya setelah meninjau langsung lokasi bencana banjir di Aceh Tamiang dan tiba kembali di Bengkulu, Minggu (14/12/25).
Menurut Teuku, akses bantuan melalui jalur darat masih sangat terbatas karena lumpur dan material banjir menimbun permukiman warga hingga ketinggian sekitar satu meter.
“Bantuan memang sudah banyak yang datang, tetapi masih ada wilayah yang terisolir dan tertimbun,” ujar Teuku.
Ia menambahkan, bantuan dari jalur darat masih sulit dijangkau sehingga harus melalui udara, serta membutuhkan alat berat dan relawan karena lumpur setinggi satu meter masih menutupi rumah warga dan perkantoran.
Teuku menegaskan, proses pembersihan tidak memungkinkan jika hanya mengandalkan masyarakat dan pemerintah setempat karena mereka juga menjadi korban bencana dan banyak yang kelelahan serta mengalami gangguan kesehatan.
“Kalau mengharapkan masyarakat atau pemerintah setempat tentu sulit, karena mereka juga korban,” katanya.
Ia menjelaskan, tenaga masyarakat sudah banyak yang habis dan sakit, sehingga bantuan dari luar daerah memang harus didatangkan.
Teuku juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memberikan dukungan awal berupa ambulans dan tenaga kesehatan di Aceh Tamiang.
Masyarakat setempat sangat berharap adanya bantuan yang lebih menyeluruh, meliputi tenaga relawan, alat berat, obat-obatan, dan logistik pangan, menurut Teuku.
Sebelumnya, Teuku Zulkarnain mengungkapkan banjir di Aceh Tamiang mencapai ketinggian hingga enam meter dan melumpuhkan hampir seluruh aktivitas masyarakat.
“Aceh Tamiang sudah seperti kota mati. Air mencapai enam meter, aktivitas masyarakat lumpuh total,” kata Teuku pada Jumat (12/12) kemarin.
Selain merendam permukiman, banjir juga memutus akses dasar masyarakat.
Listrik dilaporkan padam sejak tanggal 26 Desember, sementara jaringan komunikasi tidak berfungsi, sehingga warga kesulitan berkomunikasi maupun meminta bantuan.
“Listrik tidak ada sejak tanggal 26, sinyal juga tidak ada. Kondisi ini membuat warga benar-benar terisolasi,” ujarnya saat itu.
Ia juga menyoroti kondisi jalan yang dipenuhi puing-puing bangunan dan material banjir, yang menghambat mobilitas warga serta distribusi bantuan.
“Puing-puing menumpuk di mana-mana. Warga tidak bisa beraktivitas, perekonomian benar-benar mati,” ungkapnya.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai penanganan bencana di Aceh Tamiang membutuhkan langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, pemulihan infrastruktur dasar seperti listrik, komunikasi, serta pembersihan material pascabanjir harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas. (Adv/Red)
