Satujuang, Jakarta- Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti keterisolasian masyarakat Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya proyek infrastruktur semata.
“Tetapi sejauh mana negara hadir dalam situasi-situasi paling mendesak bagi rakyatnya, sekecil dan sejauh apa pun mereka berada dari pusat,” tegas Puan, Jumat (20/6/25).
Kondisi Enggano memburuk sejak pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai pada Maret 2025, yang menghambat akses kapal penumpang dan logistik.
Dampaknya, distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi terganggu.
“Kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai hambatan teknis biasa, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan,” ujar Puan.
Ia menekankan negara memiliki kewajiban konstitusional melayani seluruh warga, termasuk yang tinggal di pulau-pulau terdepan.
Ketidakhadiran negara dalam kondisi mendesak seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif tanggung jawab publik.
Puan juga mengkritik lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta menyinggung pentingnya penerapan prinsip no one left behind dalam Agenda SDGs 2030.
“Indonesia sebagai negara yang berpartisipasi dalam Agenda SDGs 2030 seharusnya menerapkan prinsip ‘no one left behind’,” jelas Puan.
Ia menilai, kegagalan negara hadir di Enggano mencoreng komitmen pembangunan berkelanjutan yang selama ini disuarakan di tingkat global.
Selalu teriak-teriak memperjuangkan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Tapi Negara masih abai terhadap nasib rakyatnya di pelosok negeri.
Puan meminta pemerintah segera mengirim kapal logistik secara rutin, mempercepat pengerukan pelabuhan, menyusun jalur alternatif, dan mengaktifkan intervensi darurat.
“Serta mengoptimalisasi Dana Desa dan APBD agar bisa digunakan secara fleksibel untuk menyewa armada logistik lokal demi menghidupkan kembali ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan sebagai wujud keadilan pembangunan nasional.
“DPR RI akan terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan negara tidak melupakan warganya yang berada di ujung terdepan wilayah kedaulatan Indonesia,” pungkas Puan. (SA/Red)
