Satujuang, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk menugaskan pasukan dalam misi perdamaian di Gaza saat sidang tingkat tinggi PBB di New York pada Senin (22/9/25).
Dalam pidatonya pada pertemuan yang mengangkat solusi dua negara bagi konflik Israel–Palestina, Prabowo menegaskan Jakarta siap mengirimkan pasukan perdamaian sebagai bagian dari upaya menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza.
Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan forum yang merupakan rangkaian Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang membahas peta jalan menuju rekonsiliasi dan pembentukan dua negara yang merdeka.
Presiden Prabowo juga mendesak negara-negara anggota PBB untuk segera memberikan pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina sebagai langkah penting menuju perdamaian.
Komitmen Indonesia datang sejalan dengan pengesahan Deklarasi New York oleh Majelis Umum PBB pada 12 September 2025, sebuah dokumen yang menyerukan, antara lain, gencatan senjata, akses kemanusiaan yang luas ke Gaza, dan langkah-langkah menuju pengakuan negara Palestina.
Deklarasi tersebut disetujui oleh mayoritas besar negara anggota dalam pemungutan suara yang berakhir 142 suara menyetujui.
Dalam teks deklarasi juga terdapat usulan pembentukan misi internasional di bawah mandat Dewan Keamanan PBB untuk memulihkan stabilitas di Gaza, sebuah opsi yang relevan dengan tawaran Indonesia.
Namun, realisasi misi semacam ini akan bergantung pada persetujuan dan mandat yang jelas dari Dewan Keamanan.
Presiden Prabowo menyerukan agar komunitas internasional segera bertindak menanggapi apa yang disebutnya sebagai “bencana kemanusiaan” di Gaza.
Ia mengingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan langkah strategis untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan menghentikan penderitaan warga sipil.
Pidato itu juga memuji sejumlah negara yang baru-baru ini mengambil langkah formal untuk mengakui Palestina, termasuk Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal, sebagai kontribusi dalam mendorong solusi dua negara.
Gerakan pengakuan ini merupakan bagian dari dinamika diplomatik yang dipentas pada pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Konferensi tingkat tinggi mengenai Palestina dan solusi dua negara ini diinisiasi bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, dan menampilkan rangkaian pidato dari sejumlah kepala negara dan menteri luar negeri.
Sesi-sesi pertemuan menyoroti kombinasi tekanan diplomatik dan inisiatif politik untuk menengahi konflik dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terdampak.
Catatan redaksi: setiap gagasan mengenai pengiriman pasukan perdamaian memerlukan langkah-langkah teknis dan hukum selanjutnya, termasuk mandat PBB, kesiapan sumber daya, serta penempatan dan aturan keterlibatan yang belum otomatis terealisasi hanya karena adanya pernyataan tingkat kepala negara. (AHK)
