Oleh: Muspani
Orang luar sistem yang masih percaya bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk memperbaiki
Maaf jika memo ini tak mengenakkan. Tapi saya lebih memilih bicara dalam sunyi, daripada menonton kebisingan tanpa makna. Saya menulis bukan sebagai oposan, bukan pula sebagai loyalis.
Tapi sebagai kawan lama yang pernah percaya, dan masih menyimpan secercah harapan bahwa Gubernur Helmi bisa memimpin sesuatu yang lebih besar dari sekadar periode kekuasaan.
Hari ini saya ingin mengajak Gubernur Helmi merenung soal BUMD, yang selama ini jadi “anak tiri” dalam sistem pemerintahan kita, tapi justru jadi ladang besar kekuasaan informal.
PDAM Bukan Sekadar Air, Tapi Cermin Sistem yang Bobrok
Kasus PDAM Tirta Hidayah bukan cuma perkara suap atau gratifikasi. Itu hanya gejala permukaan dari sistem pengelolaan BUMD yang gagal dikendalikan.
BUMD kita mulai dari PDAM, Bank daerah, hingga perusahaan infrastruktur dikelola tanpa arsitektur kontrol yang sehat. Maka tak heran:
- Rekrutmen jadi ladang politik;
- Keuangan tidak transparan;
- Kinerja tidak efisien;
- Laporan audit hanya jadi formalitas.
Jika kasus PDAM dibiarkan hanya sebagai urusan aparat penegak hukum, maka Gubernur Helmi melewatkan momentum emas: merekonstruksi kendali BUMD sebagai warisan pemerintahan yang bermartabat.
BUMD Hari Ini: Lumbung Loyalitas, Bukan Layanan
Gubernur Helmi tentu tahu, sebagian BUMD saat ini:
- Jadi tempat titipan tim sukses dan pegawai balas jasa,
- Direksi ditunjuk bukan karena kapabilitas, tapi karena kedekatan,
- Dewan Pengawas hanya stempel kebijakan, bukan pengendali mutu,
- Kinerja dievaluasi secara administratif, bukan strategis.
Ini semua membuat BUMD kehilangan watak publik, dan berubah menjadi perusahaan politik berlabel hukum.
Rekomendasi: Saatnya Reformasi BUMD Bengkulu
Izinkan saya mengusulkan secara praktis, agar Gubernur Helmi bisa mengambil alih kembali kontrol sistem:
Langkah 1: Bentuk Tim Reformasi BUMD Bengkulu
- Bentuk Tim Khusus (legal, SDM, keuangan) untuk audit kelembagaan seluruh BUMD,
- Tim ini bukan dari lingkaran lama, tapi melibatkan profesional independen dan akademisi
Langkah 2: Susun Rancangan Peraturan Gubernur atau Perda Pengendalian BUMD
- Atur sistem rekrutmen, evaluasi direksi, dan mekanisme pengawasan berkala
- Bangun dashboard kinerja BUMD yang bisa dipantau publik
Langkah 3: Buat Kode Etik Direksi BUMD & Dewan Pengawas
- Tegas terhadap pelanggaran etik, intervensi politik, dan nepotisme
- Jika perlu, buat deklarasi publik bersama kepala BUMD untuk komitmen integritas
Momentum Ini Bisa Jadi Warisan
Mungkin ini kesempatan terakhir untuk menyusun ulang fondasi. Gubernur Helmi bukan pemimpin biasa. Helmi Hasan adalah gubernur, ketua partai, dan representasi simbolik dari kepercayaan publik di Bengkulu.
Jangan biarkan BUMD menjadi monumen kegagalan kolektif. Jadikan ini titik balik.
Kalau Gubernur Helmi berani menertibkan sistem, bukan cuma orang akan memaafkan masa lalu tapi mereka akan mengingat Gubernur Helmi sebagai pemimpin yang akhirnya tegas dan berani.
