Oleh: Syaiful Anwar AB
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menjadi trending topic di berbagai kalangan. Gelombang kritik dan masukan bermunculan; ada yang meminta program ini dievaluasi total, bahkan ada yang pesimis.
Namun, satu kata kunci yang menyatukan kita semua adalah: “kita ingin MBG sukses! Kita ingin gizi anak-anak bangsa terpenuhi demi menyongsong Indonesia Emas 2045“.
Secara teoretis, di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, MBG adalah instrumen negara untuk intervensi gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui—terutama dari kalangan ekonomi lemah.
Tujuannya jelas: memutus rantai stunting, meningkatkan fokus belajar, dan membangun kualitas SDM unggul. Namun, niat mulia ini menuntut syarat eksekusi yang tidak main-main.
Keberhasilan MBG bukan sekadar soal membagikan makanan, melainkan bertumpu pada tiga pilar struktural: Kepastian anggaran, Kesiapan SDM pengelola, dan Infrastruktur fisik seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lebih jauh, operasional SPPG dan mitra UMKM harus tunduk pada standar baku yang kaku:
- Kualitas & Keamanan Pangan: Makanan wajib memenuhi standar kalori dan gizi seimbang, higienis, serta memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk mencegah risiko keracunan.
- Kapasitas Logistik: Mampu memproduksi 100–500 porsi setiap hari secara konsisten dengan sistem pengemasan yang menjamin makanan tetap hangat dan segar hingga ke tangan penerima.
- Legalitas Administrasi: Mitra harus berbentuk badan usaha sah (PT, CV, atau Koperasi) dengan NIB dan NPWP yang jelas sebagai bentuk transparansi tata kelola.
Efek Ganda: Menghidupkan Ekonomi Lokal
Hal yang harus digarisbawahi adalah MBG diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi lokal melalui multiplier effect. Pertanyaannya: bagaimana cara konkret mendorong ekonomi lokal ini?
Jawabannya ada pada rantai pasok. Bahan dasar dapur MBG seperti telur, ikan, daging, sayuran, dan buah-buahan seharusnya dipasok oleh masyarakat sekitar.
Di sinilah peran krusial Pemerintah Daerah. Pemda harus mereorientasi program ketahanan pangannya untuk mendukung kebutuhan dapur MBG.
Mulai dari perbaikan irigasi, penyediaan bibit, hingga akses permodalan awal bagi petani dan peternak lokal.
Simbiosis Antar-Wilayah: Contoh Kasus Bengkulu
Kekuatan MBG di daerah akan terlihat jika terjadi integrasi antar-wilayah. Kita tidak bisa memaksa daerah pesisir Bengkulu menghasilkan sayur-mayur.
Maka, daerah seperti Rejang Lebong, Lebong, dan Kepahiang harus didorong menjadi “lumbung pangan” yang menyuplai kebutuhan sayur untuk wilayah pesisir.
Sebaliknya, daerah pesisir harus dipacu memproduksi ikan laut segar untuk memenuhi kebutuhan protein dapur MBG di wilayah pegunungan.
Jika skenario ini berjalan, maka akan terjadi pertukaran ekonomi yang masif antar-wilayah dalam satu provinsi. Itulah dampak berganda yang sesungguhnya!
Sukses MBG bukan hanya soal perut yang kenyang, tapi soal bagaimana sirkulasi ekonomi berputar di kantong rakyat sendiri. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kepastian.
Penulis Merupakan Dosen Aktif di UNIHAZ Bengkulu
