Oleh: Silvi Aris Arlinda S.I.Kom M.I.Kom
Dalam setiap peristiwa banjir besar di Indonesia, gambar-gambar serupa kembali muncul di layar media: air bah menggenang, jembatan tersumbat, dan gelondongan kayu terbawa arus.
Di tengah kepanikan warga, satu pertanyaan yang sama berulang kali muncul di ruang publik: “Air memang turun dari langit, tapi kayu turun dari siapa?”
Pertanyaan ini tidak hanya menyentil isu lingkungan, tetapi juga menguji kualitas komunikasi publik, khususnya bagaimana media membingkai (framing) penyebab dan pihak yang bertanggung jawab atas bencana ekologis.
Di sinilah perspektif ilmu komunikasi memainkan peran penting bukan sekadar melihat banjir sebagai fenomena alam, tetapi sebagai fenomena komunikasi yang memengaruhi persepsi, sikap, hingga kebijakan.
Media dan Kecenderungan Menyederhanakan Penyebab Banjir
Di banyak pemberitaan, banjir sering kali digambarkan sebagai konsekuensi alam curah hujan ekstrem, cuaca buruk, atau siklus tahunan musim penghujan.
Padahal, kehadiran material kayu, ranting besar, dan sisa tebangan yang hanyut bukanlah produk dari langit.
Ia adalah jejak komunikasi yang hilang: tidak ada penjelasan rinci dari pihak berwenang, tidak ada data transparan tentang kondisi hutan, dan tidak ada pelacakan yang benar-benar ditampilkan ke publik.
Dalam analisis framing, media memiliki kekuatan untuk memilih “bagian mana dari realitas yang ingin ditonjolkan”.
Pertanyaannya: mengapa material kayu hanya jadi visual dramatis, bukan jadi pintu masuk untuk investigasi?.
Ketika media mengutamakan visual banjir daripada akar problem, publik akhirnya hanya melihat gejala, bukan penyebab. Inilah yang disebut framing reductionism penyederhanaan narasi hingga masalah tampak seperti peristiwa alam semata, padahal terdapat aspek struktural yang jauh lebih kompleks.
Kayu yang Hanyut: Fakta Lingkungan atau Fakta Komunikasi?
Gelondongan kayu yang terbawa banjir bisa berasal dari banyak sumber:
- Pohon tumbang di hulu,
- Lapisan tanah yang longsor,
- Aktivitas penebangan legal,
- Bahkan penebangan liar.
Masalahnya, media jarang mengurai sumbernya. Pada titik ini, kayu bukan lagi sekadar objek fisik, tetapi menjadi simbol dari ketiadaan komunikasi lingkungan yang transparan.
Jika pohon ditebang tanpa pengawasan, jika kawasan hulu berubah menjadi area perkebunan atau tambang, jika sungai kehilangan vegetasi penyangga semua itu adalah rangkaian informasi yang seharusnya dikomunikasikan kepada publik.
Sayangnya, narasi semacam ini nyaris tidak hadir dalam pemberitaan arus utama. Dengan kata lain, kayu hanyut bukan hanya bukti kerusakan lingkungan; tetapi juga bukti kerusakan komunikasi publik.
Narasi Siapa yang Dominan? Pemerintah, Media, atau Publik?
Dalam banyak kasus banjir, pemerintah daerah sering memberikan pernyataan normatif:
- Curah hujan ekstrem,
- Fenomena alam yang tidak bisa diprediksi,
- Sedang dilakukan pendataan.
Pernyataan ini memang diperlukan, tetapi sering kali tidak menjawab pertanyaan publik tentang asal-usul kayu.
Sementara itu, media cenderung mengutip pernyataan resmi tanpa pendalaman lanjutan. Akhirnya, narasi publik didominasi oleh versi pemerintah, bukan hasil investigasi mendalam.
Di sisi lain, publik yang melihat tumpukan kayu di lapangan justru mengembangkan narasi alternatif di media sosial: dugaan penebangan liar, penggundulan hutan, dan ketidakberesan tata kelola lingkungan.
Narasi alternatif ini sering kali viral karena publik merasa media dan pemerintah tidak memberi jawaban memadai.
Di sinilah terjadi kompetisi naratif:
- Pemerintah ingin menenangkan,
- Media ingin meliput cepat,
- Publik ingin jawaban yang lebih jujur.
- Kegagalan Komunikasi Krisis
Dalam komunikasi krisis, ada tiga prinsip utama: transparansi, kecepatan, dan konsistensi informasi.
Namun dalam kasus banjir yang disertai kayu hanyut, prinsip-prinsip ini sering tidak terpenuhi.
Ketika publik bertanya kayunya dari mana?, tidak ada jawaban resmi yang tuntas. Ketika publik mempertanyakan mengapa hutan rusak?, laporan audit lingkungan sulit diakses.
Ketika publik mencari data citra satelit hulu sungai sebelum dan sesudah banjir, informasinya tidak tersedia secara terbuka.
Akibatnya, ketiadaan informasi ini justru memunculkan ketidakpercayaan publik yang akhirnya memperkuat sentimen negatif terhadap pengelolaan lingkungan dan pemerintah.
Peran Media: Dari Sekadar Meliput Menjadi Mengedukasi
Media seharusnya tidak berhenti pada pemberitaan peristiwa, tetapi juga mengangkat dimensi edukasi publik. Pemberitaan banjir perlu menampilkan:
- Kondisi tutupan hutan hulu,
- Status izin perusahaan di sekitar das,
- Potensi penebangan liar,
- Mitigasi jangka panjang,
- Serta evaluasi kebijakan tata ruang.
Dengan pendekatan ini, publik bukan hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mengapa itu terjadi dan apa yang dapat dicegah.
Ketika media berani menyajikan analisis berbasis data, bukan sekadar drama visual, maka pemberitaan tidak hanya menjadi konsumsi sesaat, tetapi menjadi alat advokasi perubahan kebijakan.
Penutup: Pertanyaan Publik Tidak Boleh Hilang
“Air turun dari langit, kayu turun dari siapa?” Pertanyaan ini adalah bentuk kontrol sosial masyarakat. Ia mengingatkan kita bahwa bencana bukan hanya tentang air yang meluap, tetapi juga tentang komunikasi yang tidak tuntas.
Dalam perspektif ilmu komunikasi, bencana selalu menyimpan pesan: Apakah pemerintah transparan, apakah media kritis, dan apakah publik diberi ruang untuk bertanya.
Selama akar masalah tidak dikomunikasikan dengan jujur, selama narasi disederhanakan, selama media menghindari investigasi mendalam maka kayu akan terus turun bersama banjir, dan kepercayaan publik akan terus terkikis.
Penulis merupakan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Slamet Riyadi
