Satujuang, Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas menanggapi serangkaian kasus keracunan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah.
Kebijakan penutupan itu, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, dilakukan guna memberi ruang evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap unit-unit yang terindikasi melanggar standar operasional.
Pernyataan itu disampaikan di Gedung Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/25).
Zulkifli menegaskan bahwa pemeriksaan akan menyasar aspek kedisiplinan operasional, kualitas bahan dan proses masak, serta kompetensi juru masak.
Selain itu, seluruh SPPG diminta menjalankan sterilisasi peralatan makan dan memperbaiki proses sanitasi, termasuk pengelolaan air dan alur limbah untuk mencegah risiko kontaminasi.
“Yang bermasalah kami tutup sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi,” ujarnya.
Dalam perkembangan terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 9.615 SPPG yang telah beroperasi dan program tersebut telah menjangkau sekitar 31 juta penerima manfaat.
Dadan juga memaparkan data kejadian luar biasa (KLB) sepanjang pelaksanaan program: pada periode 6 Januari–31 Juli 2025 tercatat 2.391 SPPG berdiri dengan 24 kasus; sedangkan pada periode 1 Agustus–27 September 2025, bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus.
Menurutnya, mayoritas insiden terjadi di SPPG baru yang masih dalam tahap peningkatan kapabilitas SDM.
Dadan menyebutkan sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap insiden tersebut, antara lain kualitas bahan baku, kondisi sumber air, serta pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Penyelidikan dan pembinaan terhadap SPPG dinilai penting untuk menaikkan standar pelayanan dan mengurangi risiko kejadian serupa di masa mendatang.
Presiden Prabowo Subianto yang baru kembali dari kunjungan luar negeri pada Sabtu (27/9) menegaskan akan memanggil pimpinan BGN dan sejumlah pejabat terkait untuk menerima laporan lengkap mengenai perkembangan kasus.
Meski berada di luar negeri, Presiden Prabowo ia terus memonitor perkembangan dan menilai masalah ini sebagai isu serius yang harus diselesaikan dengan tuntas tanpa mengorbankan tujuan utama program, yakni memberikan asupan bergizi bagi anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan sehat.
Presiden juga mengingatkan agar penanganan kasus tidak dijadikan komoditas politik.
Ia menyampaikan bahwa tujuan program MBG adalah membantu anak-anak yang menghadapi keterbatasan pangan: upaya itu mungkin menghadapi hambatan teknis, namun menurutnya solusi dapat dicapai melalui perbaikan manajemen dan pengawasan yang ketat.
Langkah-langkah berikutnya yang dipersiapkan pemerintah mencakup audit menyeluruh SPPG, peningkatan pelatihan bagi tenaga masak, serta perbaikan prosedur sanitasi dan rantai pasok bahan baku.
Pemerintah menyatakan akan mempublikasikan hasil evaluasi dan tindak lanjut untuk memastikan kepercayaan publik terhadap program pemenuhan gizi tetap terjaga. (AHK)
