Satujuang, Bengkulu– Narasi keberhasilan pasca-terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Darurat Pulau Enggano dinilai terlalu prematur.
Dalam diskusi publik yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu, Minggu (29/6/25), aktivis, akademisi, dan perwakilan masyarakat adat mempertanyakan keseriusan implementasi Inpres, serta mengkritisi euforia berlebihan yang dianggap tidak sejalan dengan realitas lapangan.
Aktivis dari Azam Community, M Prihatno, menyebut ada suara-suara sumbang yang mencoba menggembosi semangat diskusi publik ini.
“Ada pihak yang bilang, ‘ngapain lagi diskusi, toh Inpres sudah turun.’ Ini justru alasan kenapa diskusi harus digelar untuk mengawal agar Inpres tidak mandek seperti kasus ‘pagar laut’ tempo hari,” tegasnya.
Ia menekankan, Inpres bukanlah jaminan penyelesaian. “Saya melihat banyak yang euforia, seolah negara sudah selesai bekerja. Padahal justru sekarang kita harus awasi 21 lembaga yang disebut dalam Inpres. Sampai hari ini, langkah konkret mereka masih dipertanyakan,” tambahnya.
Prihatno juga mengingatkan bahwa status “darurat” semestinya ditangani dalam hitungan jam, bukan minggu.
Akademisi Universitas Bengkulu, Dr Arie Elcaputra, menyoroti potensi dan tantangan dari Inpres itu sendiri.
“Semakin banyak lembaga terlibat, harusnya semakin ringan. Tapi ini tergantung pada kemauan politik dan kesiapan riset. Apakah kita sudah punya blueprint penyelesaian masalah Enggano? Jangan sampai jalan tanpa peta,” katanya.
Sementara itu, Ketua AMAN Bengkulu, Fahmi Arisandi, mengkritik framing yang menyebut Pulau Enggano mengalami krisis pangan.
“Siapa yang bilang Enggano kelaparan? Kami tidak pernah bilang begitu. Masalahnya bukan soal makan, tapi soal bagaimana mereka mengangkut hasil panen mereka, ini menyangkut ekonomi mereka,” ujarnya.
Fahmi juga menyoroti belum tampaknya langkah nyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sebagai bagian dari 21 lembaga yang diinstruksikan Presiden.
“Tim Pemprov yang seharusnya dibentuk sesuai Inpres, mana? Sampai sekarang belum terlihat,” katanya.
Dalam acara yang sama, jurnalis Harry Siswoyo dari AJI Bengkulu menyebut bahwa krisis di Enggano bukan hanya soal ekonomi tapi juga sedang mengalami krisis informasi.
“Selain informasi tentang Enggano tertutupi dengan kejadian seperti mendadak ada nelayan yang hilang dan ketemu di Lampung, kemudian gempa lalu hadirnya wakil presiden ditambah belum ada jurnalis yang turun langsung ke Enggano,” paparnya.
Harry juga menegaskan bahwa Inpres ini merupakan hasil dari dorongan masyarakat. Bentuk hasil kekuatan semua orang yang tidak terlalu tergantung dengan media massa.
Sehingga informasi itu bisa didapatkan melalui media sosial berkat masyarakat yang intens menyebarkan informasi kondisi yang sedang terjadi di Pulau Enggano.
Diskusi ini menjadi forum koreksi publik terhadap euforia prematur pasca-Inpres. Para pembicara sepakat bahwa tanpa pengawalan serius dan transparansi langkah setiap lembaga, Inpres hanya akan menjadi dokumen politis tanpa hasil nyata.
Diskusi ini dihadiri Ketua AMAN Bengkulu Fahmi Arisandi, aktivis Azam Community M Prihatno, akademisi Universitas Bengkulu Dr Arie Elcaputra, jurnalis Harry Siswoyo dari AJI Bengkulu, dan aktivis perempuan Puji Hendri dari Ruang Puan serta masyarakat yang peduli dengan kondisi pulau Enggano.
Sementara Paabuki Enggano, Milson Kaitora dan Kades Kaana, Alamuddin hadir dalam diskusi secara virtual. (Red)
Komentar