Satujuang- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler mengatakan, perekaman E-KTP sangat disupport pemerintah hanya saja anggarannya sedikit kaku.
“Ada tambahan anggaran dan nantinya bisa diahlikan, ini merupakan kebijakan antara Gubernur dengan pihak banggar yang dari awal sudah terkunci untuk anggaran di Dukcapil,†ujar Dempo Exler, Selasa (13/2/24).
Setelah Pemilu selesai, ia beharap untuk anggaran nantinya ada kesadaran dan menjadi PR bagi semuanya, baik DPRD ataupun Pemerintah Provinsi untuk poin penting yang perlu dianggarkan.
Karena menurutnya, KTP adalah hal yang sangat penting. Tanpa KTP, warga bisa kesulitan mengurus administrasi di pemerintahan.
“Misalnya yang ingin menikah dan yang mau melamar pekerjaan, KTP ini bukan suatu kebutuhan dasar melainkan sebagai penentu kebutuhan dasar, nantinya mengenai anggaran akan diusahakan untuk sekarang menjadi PR dulu,†lanjut Dempo.
Selama ini, kata dia, masyarakat menyepelehkan dan tidak berfikir tentang pentingnya KTP, hanya berfikir tentang bansos dan BPJS kesehatan saja.
Sarana urgensi itu mendasar pada Dukcapil, Bansos dan Kesehatan itu sejalan dengan peran Dukcapil walaupun Dukcapil tidak disentuh dan dipandang sebelah mata.
“Dukcapil selalu dipandang sebelah matam padahal usaha mereka untuk mendatangi sekolah-sekolah itu sudah bagus, Untuk itu kita perlu saling berkerjasama dan ini menjadi PR kita baik DPR maupun pihak terkait lainnya karena kita semua harus terbuka wawasannya,†tutupnya. (Adv)
