Satujuang, Bengkulu- Tokoh pemekaran Kabupaten Seluma, H Harmen Kamarsyah S.Sos melontarkan kritik untuk Bupati Seluma yang dinilainya pasif dalam menyikapi rencana investasi tambang emas di Kabupaten Seluma.
Menurutnya, kepala daerah seharusnya proaktif menyambut investor, bukan justru terkesan menghindar dan menunggu arahan Gubernur.
“Saya imbau untuk Bupati Seluma, pelajari lagi soal undang-undang yang ada. Kalau investor merasa dipersulit oleh pemda, mereka bisa saja pindahkan investasi ke tempat lain. Rugi besar kita,” kata Harmen saat diwawancarai, Selasa (15/7/25).
Harmen, yang merupakan Sekretaris Umum Presidium Pemekaran Seluma ini menegaskan bahwa sejak awal tujuan otonomi daerah adalah untuk membuka peluang pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara mandiri.
Menurutnya, salah satu jawaban dari otonomi itu sendiri salah satunya yakni dengan hadirnya tambang emas ini.
“Inilah harapan kita dulu saat memperjuangkan pemekaran. Sekarang sudah ada investor datang, jangan disia-siakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, semua regulasi soal tambang sudah berada dalam kendali pemerintah pusat. Daerah tinggal menyambut dan memfasilitasi.
Termasuk soal saham atau pembagian keuntungan, menurut Harmen, semuanya sudah diatur dalam ketentuan perseroan terbatas (PT), maka harus tetap logis dan jangan terkesan mempersulit.
“Soal saham, itu silakan saja dibicarakan, baik oleh gubernur maupun bupati. Tapi aturan mainnya sudah jelas. Yang penting jangan sampai Seluma terkesan anti-investor. Ini peluang emas,” tegasnya.
Dikatakan Harmen, investor tambang emas di Seluma adalah anak negeri bukan seperti freeport yang dikuasai asing. Tentunya akan berbeda hasilnya.
Dia meyakini akan benar-benar terasa dampaknya untuk kepentingan negara, apalagi saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang terbukti keberpihakkannya kepada kepentingan negara hingga saat ini.
“Bukan hanya kabupaten atau provinsi, bahkan ini bisa untuk membantu negara kita agar berdikari menuju Indonesia Emas 2045,” paparnya.
Lebih lanjut, Harmen menyentil keras lemahnya kinerja anggaran daerah.
Ia menyinggung fakta bahwa hingga pertengahan tahun 2025, ribuan perangkat desa di Seluma belum menerima gaji akibat keterbatasan APBD.
“Ini harus jadi pelajaran. Kalau tambang emas ini jalan, ada harapan masalah seperti gaji perangkat desa yang belum dibayar tidak terulang lagi. Peredaran uang meningkat, pajak masuk, ekonomi bergerak,” ucapnya.
Ia juga meminta agar Pemkab Seluma segera melibatkan diri dalam rencana pertambangan, alih-alih membiarkan provinsi yang lebih dominan bersuara.
“Ini wilayah Seluma. Mestinya yang getol itu bupatinya, undang para investor, ajak diskusi. Bukan malah gubernur yang sibuk minta saham,” katanya.
Terkait pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat, Harmen menilai hal itu wajar dan merupakan bagian dari dinamika sosial setiap pembangunan strategis.
“Dulu waktu TMII mau dibangun juga banyak yang menolak. Sekarang jadi kebanggaan nasional. Pro dan kontra itu romantika saja, jangan sampai membuat kita kehilangan kesempatan besar,” pungkasnya. (Red)
