Oleh: Silvi Aris Arlinda S.I.Kom M.I.Kom
Program Internet Rakyat kembali menjadi bahan perbincangan publik. Janji menghadirkan internet murah untuk seluruh masyarakat terdengar begitu menjanjikan, terutama ketika hampir semua aktivitas kita hari ini bergantung pada koneksi digital.
Mulai dari pekerjaan, pembelajaran daring, layanan kesehatan, hingga transaksi sehari-hari, semuanya membutuhkan jaringan yang stabil dan terjangkau.
Namun di balik euforia itu, muncul pertanyaan penting: sejauh mana program ini mampu menjawab tantangan nyata di lapangan dan benar-benar menghadirkan pemerataan digital?
Dalam kacamata komunikasi publik, Internet Rakyat tidak hanya soal jaringan atau teknologi. Program ini berhubungan erat dengan bagaimana informasi disampaikan, sejauh mana masyarakat memahaminya, serta bagaimana komunikasi dapat membangun atau justru meruntuhkan kepercayaan.
Transparansi informasi menjadi sangat krusial di sini. Sebuah program publik pada dasarnya dinilai dari seberapa jelas penjelasan yang diberikan kepada masyarakat. Warga tentu ingin mengetahui bagaimana program ini akan dijalankan, pihak mana yang bertanggung jawab menyediakan layanan, seperti apa kualitas koneksi dipastikan tetap stabil, dan batasan apa saja yang mungkin diberlakukan.
Ketika informasi seperti ini tidak disampaikan secara lengkap, publik cenderung mengisi kekosongan itu dengan asumsi mereka sendiri dan dari sinilah potensi salah paham mulai muncul.
Padahal inklusivitas digital jauh lebih kompleks daripada sekadar menyediakan akses internet. Memang, jaringan yang terjangkau adalah fondasi penting, tetapi akses saja tidak cukup untuk memastikan pemerataan.
Masyarakat, terutama yang berada di wilayah pedesaan dan daerah 3T, membutuhkan pendampingan agar benar-benar mampu memanfaatkan internet untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.
Tanpa literasi digital, koneksi yang murah bisa saja tidak memberikan manfaat maksimal, bahkan membuka risiko baru seperti meningkatnya kerentanan terhadap hoaks, penipuan daring, hingga penyalahgunaan data pribadi.
Di sisi lain, masyarakat perlu merasa dilibatkan dalam setiap tahap kebijakan. Program publik apa pun akan lebih mudah diterima jika warga diposisikan sebagai subjek, bukan semata-mata penerima manfaat.
Pendekatan komunikasi yang partisipatif, melibatkan komunitas lokal, pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun kelompok literasi digital, dapat menjadi jembatan agar program ini berjalan lebih efektif.
Ketika proses komunikasi berlangsung dua arah, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi memahami konteks program dan merasa menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.
Wacana Internet Rakyat tetap menyimpan harapan besar bagi masa depan digital Indonesia. Jika komunikasi publik dilakukan secara jelas, transparan, dan berbasis data, program ini dapat menjadi langkah penting dalam menyempitkan kesenjangan digital yang hingga kini masih terlihat antara kota dan desa.
Namun tanpa komunikasi yang kuat, program ini berisiko berhenti sebagai narasi optimistis yang menggugah, tetapi sulit diwujudkan secara nyata.
Pada akhirnya, pemerataan digital tidak cukup hanya dengan menyediakan koneksi. Yang lebih menentukan adalah bagaimana komunikasi mampu menjelaskan, memberdayakan, dan menghubungkan masyarakat dengan peluang-peluang baru dalam kehidupan digital.
Program Internet Rakyat bisa menjadi jawaban dari banyak persoalan kesenjangan, tetapi hanya jika dibangun di atas fondasi komunikasi publik yang jernih, inklusif, dan berorientasi pada pemberdayaan.
Penulis merupakan Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Slamet Riyadi
