Jakarta- Indonesia mengalami lonjakan impor susu yang signifikan karena rendahnya produksi susu dalam negeri dan kebijakan bebas bea masuk impor sebesar 0%.
Impor susu dari Australia dan Selandia Baru, misalnya, tidak dikenakan bea masuk berkat adanya perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati dengan Indonesia.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani, mengonfirmasi bahwa kebijakan bebas bea masuk ini merupakan bagian dari perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan beberapa negara, termasuk negara-negara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru.
“Itu terkait sama FTA, perjanjian trade agreement ya, antara biasanya dengan ASEAN, dengan Australia, dengan New Zealand,” ungkap Askolani di Kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta Timur.
Produksi susu dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 4,7 juta ton per tahun.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi susu lokal hanya mencakup kurang dari 1 juta ton atau sekitar 20% dari total kebutuhan, sehingga terdapat defisit sebesar 3,7 juta ton yang harus dipenuhi melalui impor.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyebutkan bahwa harga susu impor dari Australia dan Selandia Baru menjadi lebih murah sekitar 5% dibandingkan harga susu global lainnya, berkat pembebasan bea masuk ini.
Hal ini membuat produk susu impor jauh lebih kompetitif di pasar Indonesia dibandingkan produk lokal.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menilai bahwa kebijakan bea masuk 0% untuk impor susu perlu dikaji ulang.
Menurutnya, lonjakan impor yang mencapai hampir 4 juta ton per tahun ini menekan daya saing peternak sapi perah dalam negeri.
Ferry menegaskan bahwa jika kebijakan bebas bea masuk tetap diberlakukan, maka pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih kuat bagi peternak lokal agar dapat bersaing.
“Kita perlu insentif yang kuat agar peternak lokal mampu bersaing, mengingat biaya produksi susu lokal per liter lebih tinggi dibandingkan produk impor,” tutupnya.(Red/detik)
