Pasca kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, sejumlah nama kota-kota yang ada di Indonesia sempat berganti nama.
Kota mana sajakah itu, ini daftarnya:
Kota Jayapura, Provinsi Papua
Dulu kota ini didirikan oleh Kapten Sachse dengan nama Kota Hollandia yang berarti Tanah Melengkung. Dinamakan Kota Hollandia karena garis pantai kota ini dianggap sangat mirip dengan kawasan garis pantai di wilayah Kerajaan Belanda.
Kemudian setelah era pemerintahan Presiden Soekarno, kota ini sempata disebut dengan nama Kota Baru, selanjutnya diubah menjadi Kota Soekarnopura pada tahun 1964.
Pada Tahun 1968 kota ini diresmikan dengan nama Jayapura yang berasal dari kata dalam bahasa Sansekerta, Jaya dan Pura yang berarti Kota Kemenangan.
Sebenarnya kota ini memiliki nama dalam bahasa asli, bahasa Kayupulo, yaitu Numbai. Sekarang kota Jayapura menjadi ibukota Provinsi Papua.
Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
Dulu bernama Buitenzorg, kata Buitenzorg berasal dari frasa bahasa Belanda, Zanderzorg yang berarti Tanpa Urusan.
Dulu ketika Gustaff Van Imhoff menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC yang saat berkantor dan segala urusan pemerintahannya di Weltevreden, Kota Batavia banyak mengalami kejenuhan, karena udara Kota Batavia yang cukup panas, pengap, dengan segala hiruk pikuk urusan administrasi.
Akhirnya ia memiliki keinginan untuk membangun sebuah villa di kawasan selatan Kota Batavia.
Villa ini terinspirasi dari Raja Frederik de Groote dari Prusia yang mempunyai sebuah villa dengan taman yang indah untuk memberikan sebuah ketenangan setelah penat bekerja menjalankan urusan pemerintahan.
Nama tempat milik Raja Prusia ini bernama Sans Sauci, berasal dari Bahasa Perancis yang berarti riang tanpa urusan.
Oleh sebab itulah Gubernur Jenderal Gustaff Van Imhoff akhirnya memerintahkan perancang untuk dapat membuat sebuah tempat untuk menenangkan diri di selatan Kota Batavia yang berhawa dingin sejuk, daerah itu diberi nama dalam Bahasa Belanda, Buitenzorg yang berarti Tanpa Urusan.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Dulu saat masa Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, daerah ini dikenal dengan sebutan Sunda Kalapa, sebuah daerah pinggir pantai yang dijadikan pelabuhan dagang dengan bangsa asing.
Kemudian Fatahillah dari Kesultanan Demak menyerang daerah pelabuhan Sunda Kelapa dan mengganti daerah ini dengan nama Jayakarta yang berarti Kota Kemenangan.
Kemudian setelah Pieter Both menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama memilih daerah Jayakarta menjadi pusat administrasi pemerintahan.
Setelah Jan Pieterszoon Coen menjadi Gubernur Jenderal VOC bermaksud mengganti nama Jayakarta dengan nama Nieuwe Hollandia yang berarti Hollandia Baru.
Namun, atas berbagai saran dari pihak Kerajaan Belanda menyarankan agar menamai daerah ini dengan nama Batavia, untuk mengenang wilayah yang pernah didiami penduduk Batavia di Kerajaan Belanda pada zaman kekaisaran Romawi Suci.
Saat pemerintahan militer Jepang menyebut daerah Batavia dengan sebutan Jakarta Tokobetsushi.
Dalam rangka menarik masyarakat dan mengambil hati para penduduk agar lebih simpatik dan membantu Jepang dalam pergerakan militernya, pada tahun 1942 pemerintah militer Jepang mengganti nama kota ini dengan sebutan Djakarta.
Pergantian nama daerah ini terus terjadi hingga saat ini kita kenal dengan nama Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia.
Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat
Selama pemerintahan Hindia Belanda daerah ini bernama Fort de Kock, yang diambil dari nama benteng yang berada di atas Bukit Jirek, benteng ini bernama Fort de Kock.
Di sekitar benteng ini berkembanglah sebuah pemukiman yang ramai dengan hiruk pikuk perkenomian pada masa itu.
Kemudian status wilayah ini dinaikkan menjadi stadsgementee atau kota dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Jepang kota ini dikenal sebagai Bukittinggi Si Yaku Sho.
Di awal kemerdekaan Indonesia kota ini menjadi ibukota Provinsi Sumatera dan sekaligus juga pernah menjadi ibukota negara ketika Republik Indonesia ketika dalam keadaan darurat.
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Kota Makassar berasal dari kata dalam bahasa Makassar, Mangkassar yang berarti terbuka. Ketika pemerintahan Hindia Belanda mengenal kota ini dengan sebutan Macassar.
Dari tahun 1971–1999 kota ini bernama Ujung Pandang yang berasal dari daerah kampung Ujung Pandang yang dulunya terdapat benteng Ujung Pandang pada masa pemerintahan Kerajaan Gowa Tallo.
Awal mula perubahan menjadi Kota Ujung Pandang karena saat itu terjadi pemekaran wilayah Kota Makassar yang meliputi 3 wilayah kabupaten di sekitarnya, yaitu: Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Saat itu Bupati Maros dan Bupati Gowa tidak menyetujui pemekaran wilayah Kota Makassar tersebut karena terjadi pencaplokan wilayah kabupatennya.
Akhirnya setelah dilakukan perundingan diperoleh titik temu, kedua bupati tersebut bersedia menyerahkan sebagian wilayah yang terkena pemekaran Kota Makassar dengan syarat Wali Kota Makassar bersedia mengganti nama kota menjadi Kota Ujung Pandang.
Dengan alasan karena nama Makassar merujuk pada salah satu suku, sedangkan di kota Makassar tersebut dihuni oleh berbagai macam suku.
Sejak saat itulah nama Kota Makassar diganti menjadi Kota Ujung Pandang. Sebenarnya banyak tokoh, pebisnis, pemerhati sejarah, dan budayawan yang menentang perubahan nama ini.
Hingga di tahun 1999 pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah yang mengubah nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar.
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Sejak zaman Kesultanan Aceh kota ini sudah dikenal dengan nama Kuta Raja. Kemudian kota ini juga dikenal sebagai Kota Banda Aceh dalam Kesultanan Aceh Darussalam sebagai ibukota Kesultanan.
Pada saat Agresi Militer II, nama kota ini diubah oleh Belanda dari Kota Banda Aceh menjadi menjadi Kota Kotaradjasaat.
Setelah kota ini direbut kembali dan masuk ke pangkuan Republik Indonesia pada tahun 1962, kota ini dikembalikan namanya menjadi Kota Banda Aceh.
Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
Kota Batusangkar adalah ibukota dari Kabupaten Tanah Datar. Dulu bernama Fort van der Capellen yang merupakan nama sebuah benteng di kawasan ini.
Benteng ini diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Der Capellen. Setelah awal kemerdekaan, pada tahun 1949 nama daerah ini diubah dan dikembalikan namanya seperti semula dengan nama resmi Kota Batusangkar.
Kota Batusangkar sendiri merupakan ibukota kabupaten yang berada pada 3 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lima Kaum, dan Kecamatan Sungai Tarab.
Kota Ambon, Provinsi Maluku
Berawal dari kawasan Benteng Victoria yang didirikan Portugis, kemudian dimasa pemerintahan Hindia Belanda dikenal dengan nama Amboina.
Setelah era kemerdekaan nama kota ini diresmikan dengan nama Kota Ambon yang sekaligus menjadi ibukota Provinsi Maluku.
Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Dulu ketika pemerintahan Hindia Belanda bernama daerah Oosthaven, yang dalam struktur pemerintahan masuk wilayah Telukbetong dan beribukota di Tanjung Karang.
Kota Tanjung Karang sendiri sebagai ibukota wilayah Telukbetong dikepalai seorang pemimpin yang berbeda dari Telukbetong.
Kemudian, di masa awal kemerdekaan, wilayah Telukbetong dan ibukotanya Tanjungkarang dimasukkan dalam satu wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan.
Setelah pembentukan Provinsi Lampung, wilayah Telukbetong dan Telukbetung dan Kota Tanjungkarang dijadikan satu kesatuan menjadi Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung.
Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Dulu bernama Bencoolen yang berawal dari pos perdagangan Hindia Timur yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Inggris.
Kemudian sesuai dengan perjanjian tukar guling daerah, wilayah Bencoolen diserahkan Inggris kepada Belanda, dan Belanda menyerahkan Malaka kepada Inggris.
Hingga sampai saat ini daerah ini dikenal dan diresmikan oleh pemerintah dengan nama Kota Bengkulu yang sekaligus menjadi ibukota Provinsi Bengkulu.
Wilayah lain yang berubah nama:
Pelabuhan Teluk Bayur, Provinsi Sumatera Barat
Saat pemerintahan Hindia Belanda dikenal dengan nama Emmahaven yang berarti Pelabuhan Emma. Saat ini Pelabuhan Teluk Bayur masuk dalam administrasi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Tanah Gayo, Provinsi Aceh
Dataran tinggi Tanah Gayo terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Luwes, dahulu di era pemerintahan Hindia Belanda bernama Daalen-Gebergte yang berarti Pegunungan Daalen.
Nama Daalen diambil dari salah seorang gubernur militer G.C.E Van Daalen yang pernah melakukan kekejaman pada warga Tanah Gayo.
Pancurbatu, Provinsi Sumatera Utara
Dulu daerah ini bernama Arnhemia, sekarang masuk dalam Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Ambarawa, Provinsi Jawa Tengah
Dulu bernama Fort Willem I yang berasal dari nama Benteng Willem I, saat ini daerah Ambarawa masuk dalam administrasi Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Pagaruyung, Provinsi Sumatera Barat
Dulu bernama Fort van Den Bosch yang berawal dari nama benteng Van Den Bosch yangmana nama benteng tersebut diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Den Bosch.
Sekarang wilayah ini masuk dalam administrasi Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
Merak, Provinsi Banten
Dulu bernama Sint Nicolaas Punt yang berarti Titik Santo Nikolaus, yang mana terdapat Pelabuhan Merak. Saat ini daerah ini masuk dalam administrasi Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. (Red)
