Bengkulu Tengah – Materi Speak Up yang di upload oleh Tiktoker muda asal Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Ary Rahmad, ternyata memantik reaksi salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) setempat.
Reaksi ini terkait video yang di upload Ary Rahmad pada Kamis (16/1) kemarin. Membahas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
“Soal salah satu ormas yang merasa tersinggung itu hak mereka dan saya tidak membatasi soal itu, hak mereka jika mereka tersinggung dengan statement saya, tapi yang perlu digaris bawahi saya tidak pernah menyebut atau menyudutkan salah satu pihak,” terang Ary kepada Satujuang, Minggu (19/1/25).
Ary menuturkan, tujuan video itu yakni hanya ingin mengingatkan semua element yang terlibat termasuk para aktivis dan ormas bekerja sama dalam mengatasi persoalan ini.
Bukannya justru saling menyalahkan antar element yang ada di dalam Bengkulu Tengah. Demi Bengkulu tengah yang lebih baik seperti yang sama-sama diharapkan.
“Saya hanya muak dengan kegaduhan ini, lagi pula kegaduhan ini juga melibatkan instansi seperti DPRD Bengkulu Tengah serta Ormas lainnya yang ikut angkat bicara. Sejauh ini yang lain tidak ada yang merasa tersinggung,” ujar Ary.
Seperti di lansir dari video yang di upload Ary Rahmad dalam akunnya, dengan tegas Ary mengingatkan bahwa saat ini bukanlah waktunya saling menyalahkan
“Hei para pejabat-pejabat Kabupaten Bengkulu Tengah, para aktivis, para kaum penganut idealis Bengkulu Tengah. Muak kami masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah sudah muak setiap hari muncul berita di media online dan media sosial. Gara-gara kas daerah Bengkulu Tengah kosong. Yang ini menyalahkan yang ini, yang ini menyalahkan yang ini. Pj Sekda salah, Pj Bupati salah, Kepala BKD salah, Ketua DPR salah. Semuanya saling menyalahkan,” ujar Ary dalam video berdurasi 01.41 menit tersebut.
“Ini bukan ajang saling menyalahkan pak. Titik masalah ini kan sudah tahu, DBH itu tidak dicairkan oleh pihak provinsi ke Kabupaten Bengkulu Tengah. Lalu kenapa kita dalam kabupaten ini saling menyalahkan. Muak kami melihat itu terus setiap hari,” lanjut Ary dalam video Tiktok yang di unggahnya.
Untuk diketahui, hingga saat ini, DBH untuk kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu belum juga cair untuk triwulan III dan IV tahun 2024.
Keterlambatan ini disebabkan oleh defisit anggaran yang tengah dialami Pemprov Bengkulu.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Dr Haryadi SPd MSi, ia menjelaskan bahwa pencairan DBH akan dilakukan setelah keuangan daerah stabil.
“Menunggu ada dananya, baru akan direalisasikan,” ujar Haryadi pada Jumat (3/1) lalu.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pemerintah kabupaten/kota yang sangat mengandalkan DBH untuk berbagai program pembangunan.
Haryadi mengatakan, situasi ini murni karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan. Ia pun meminta pemerintah kabupaten/kota untuk bersabar.
“Kami tetap berkomitmen untuk membayarkan DBH ini. Namun, pencairannya baru bisa dilakukan setelah anggaran tersedia,” terang Haryadi. (Rhesti)
