Satujuang, Kaur– Suwarti (31), warga Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, harus ditandu warga sejauh lima kilometer menuju jalan beraspal setelah mengalami keguguran.
Kondisi tragis ini menjadi gambaran nyata buruknya akses infrastruktur dasar di daerah tersebut.
Senin (29/9) Suwarti yang mengalami pendarahan harus segera dibawa ke RSUD Kaur. Namun karena jalan desa rusak parah dan berlumpur, kendaraan tak bisa masuk.
Warga akhirnya membuat tandu dari kayu dan sarung untuk menggotong pasien secara bergantian hingga ke jalan aspal.
“Ibu Suwarti sekitar pukul 06.00 WIB mengalami keguguran dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi karena jalan rusak, tidak ada mobil yang bisa masuk,” ujar Farizal, tetangga korban, dalam rilis yang diterima Satujuang.com, Selasa (30/9/25),
Ia menambahkan, peristiwa serupa kerap terjadi. Warga yang sakit atau dalam kondisi darurat harus digotong manual karena tidak ada akses kendaraan.
Dari total 10 kilometer panjang jalan kabupaten yang menghubungkan desa tersebut, baru sekitar 4,5 kilometer yang diaspal pada masa Bupati sebelumnya, Lismidianto.
“Kami berharap pemerintah, baik bupati maupun gubernur, bisa menuntaskan pembangunan jalan. Jangan sampai warga terus jadi korban karena akses rusak,” kata Farizal.
Meski RSUD Kaur memberikan layanan baik meski pasien tidak memiliki BPJS, Farizal menegaskan jalan tetap menjadi masalah utama.
“Rumah sakit bagus, pelayanannya baik. Tapi percuma kalau jalannya masih seperti ini,” tambahnya.
Peristiwa ini kembali menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Pemda dinilai gagal mengelola anggaran secara tepat, sehingga pembangunan infrastruktur dasar terbengkalai.
Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, justru dibiarkan rusak bertahun-tahun.
Sejumlah pihak menilai, selain mengoptimalkan APBD, Pemda juga dituntut lebih cerdas mencari alternatif pendanaan seperti dukungan pusat, CSR perusahaan, hingga skema kerja sama dengan swasta.
Tanpa langkah strategis, kasus warga ditandu karena jalan rusak akan terus berulang dan menjadi potret kegagalan tata kelola daerah. (Red)
