Satujuang, Jakarta – Sekitar 50 ribu pengemudi ojek online (ojol) dan taksi daring, serta kurir online, menggelar aksi mogok massal di depan Istana Negara. Mereka melakukan mogok massal, dikenal sebagai “offbid” untuk menuntut perhatian serius pemerintah atas sejumlah persoalan industri platform transportasi.
Aksi yang mengusung nama “Korban Aplikator” tersebut mengimbau seluruh pengguna layanan ojek, taksi, dan kurir online untuk menyiapkan alternatif transportasi pada hari ini, mengingat mayoritas mitra menanggalkan aplikasi.
Organisasi yang tergabung memperingatkan, skala Demo 217 ini akan jauh melampaui jumlah peserta pada gelombang sebelumnya.
Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia, menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya respons pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto, yang dianggap belum menindaklanjuti tuntutan dalam demo sebelumnya.
“Alih-alih memberikan solusi, kenaikan tarif ojol sebesar 15 persen justru membuktikan kebijakan yang kontra-produktif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (21/7/25).
Pada demonstrasi hari ini, para mitra lintas platform akan menyampaikan lima poin tuntutan utama:
1. Pembentukan UU Khusus Transportasi Online atau penerbitan Perppu.
2. Pembagian pendapatan: 90 persen untuk driver, 10 persen untuk aplikator.
3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan oleh pemerintah.
4. Audit investigatif terhadap perusahaan aplikator.
5. Penghapusan praktik “Aceng, Slot, Hub, Multi-Order, Member, Pengkotak‑kotakan” agar semua driver dapat kembali beroperasi secara reguler.
Lebih jauh, Igun menyesalkan sikap Menteri Perhubungan yang dianggap gagal mencegah eskalasi aksi hingga saat ini, sehingga tanggung jawab akhir jatuh kepada Presiden.
“Jika Menteri Perhubungan dan Presiden Prabowo tidak menanggapi lima poin tuntutan kami, Demo 217 bukanlah aksi terakhir. Dari Agustus hingga Desember 2025, kami akan meneruskan unjuk rasa secara bergelombang di seluruh Indonesia,” tegasnya. (AHK)
