Satujuang, Bengkulu- Sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu yang digelar Selasa (10/6/25) diwarnai aksi walk out oleh Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Susman Hadi.
Ia menyatakan mundur dari forum sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan penyampaian hasil APBD serta diskriminasi alokasi anggaran, khususnya untuk Kabupaten Bengkulu Selatan.
“Saya walk out karena pertanyaan saya belum dijawab hingga hari ini. Kenapa sebaran APBD diskriminatif? Untuk Bengkulu Selatan sangat kecil. Ini belum pernah dijawab dengan jelas oleh eksekutif,” tegas Susman saat keluar dari ruang sidang.
Tak hanya itu, Susman juga mempertanyakan soal dokumen resmi hasil APBD yang sudah disepakati antara DPRD dan Gubernur Bengkulu.
Menurutnya, hingga sidang paripurna digelar, dokumen final tersebut belum juga disampaikan ke anggota dewan.
“Buku APBD hasil persetujuan bersama itu minimal harus disampaikan, karena sudah jadi keputusan Gubernur. Sampai hari ini belum juga kami terima. Maka kami menolak ikut pembahasan ini,” ujarnya.
Susman menuding ada ketidakkonsistenan dalam alokasi anggaran. Ia menyebut adanya ketimpangan dalam besaran dana yang diubah-ubah tanpa kejelasan dasar.
“Kemarin ada angka Rp200 miliar, lalu turun jadi Rp7,2 miliar. Ini wajar kalau kami curiga. Jangan sepakat di depan, tapi di belakang berubah-ubah sendiri,” katanya.
Menurut Susman, jika memang sudah ada kesepakatan anggaran, maka eksekutif harus konsisten dan tidak membuat perubahan sepihak.
Ia mengingatkan bahwa APBD adalah produk politik yang disusun berdasarkan musyawarah antara legislatif dan eksekutif, bukan keputusan sepihak dari pemerintah provinsi.
“Kalau sudah kita sepakati bersama, ya itulah yang kita jalankan. Jangan ada perubahan tanpa proses formal. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap DPRD dan Pemprov,” tandasnya.
Aksi walk out Susman menambah panas dinamika politik di dalam DPRD, yang sebelumnya sudah diramaikan dengan kritik tajam dari sejumlah fraksi terhadap pernyataan Gubernur soal Perda Pajak.
Kini, isu transparansi anggaran dan ketidakadilan distribusi APBD kembali mencuat ke permukaan. (Red)
Komentar