Satujuang, Bengkulu- PT PLN (Persero) mendesak Gubernur Sumsel membuka akses truk batu bara ke PLTU Bengkulu demi menjaga pasokan Listrik Sumatera yang mulai kritis, Selasa (22/1/26).
Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero), Rizal Calvary Marimbo, menyampaikan bahwa pasokan batu bara untuk PLTU Bengkulu kini hanya mencukupi sekitar tiga hari operasional.
Terhentinya distribusi batu bara ini akibat desakan dan pembatasan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, didukung DPRD Sumsel, terhadap angkutan batubara.
“Saat ini PLTU tidak mendapatkan pasokan batu bara karena adanya desakan dari pemerintah provinsi. Stok yang tersedia sangat terbatas dan hanya cukup untuk tiga hari ke depan,” jelas Rizal.
Ia menjelaskan, PLTU di Bengkulu merupakan bagian penting dari sistem kelistrikan Sumatera, khususnya Sumatera bagian selatan.
Gangguan pasokan batu bara berpotensi menurunkan kapasitas pembangkit dan mengancam keandalan pasokan listrik di sejumlah wilayah.
“Apabila distribusi batu bara tidak segera normal, potensi pemadaman listrik dapat meluas ke Bengkulu, Sumatera Selatan, bahkan hingga Jambi,” tegas Rizal.
Sebelumnya, distribusi batu bara ke PLTU Bengkulu mengalami hambatan akibat pembatasan operasional 150 truk batubara.
Pembatasan tersebut berkaitan dengan aspirasi dan tekanan pemerintah daerah terkait dampak lalu lintas dan aktivitas angkutan batu bara terhadap lingkungan serta masyarakat.
Sementara itu, batu bara merupakan sumber energi utama bagi PLTU yang menyuplai listrik ke jutaan pelanggan di wilayah Sumatera.
Terhentinya pasokan batu bara secara mendadak menyebabkan stok di pembangkit menipis dan menempatkan sistem kelistrikan dalam kondisi siaga.
“Saya meminta dengan hormat kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka jalan agar truk batu bara segera memenuhi kebutuhan pasokan di PLTU Bengkulu,” kata Rizal.
PLN menegaskan bahwa keberlanjutan pasokan listrik merupakan kepentingan strategis nasional.
Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat serta penopang utama aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan industri.
PLN menyatakan memahami perhatian pemerintah daerah terhadap aspek sosial dan lingkungan.
Namun, PLN berharap dapat ditemukan solusi bersama yang proporsional.
Hal ini agar kepentingan daerah tetap terakomodasi tanpa mengorbankan keandalan pasokan Listrik Sumatera bagi masyarakat luas.
“Pemadaman listrik tidak terhindarkan dan berdampak langsung pada masyarakat jika suplai batu bara terhenti terlalu lama,” ujar Rizal, yang berharap ada ruang dialog dan solusi bersama.
PLN saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
Koordinasi ini guna memastikan distribusi batu bara ke PLTU dapat kembali berjalan normal dan risiko gangguan listrik dapat diminimalkan. (Rls)
