Satujuang, Blitar — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwanasari, dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar pada Jumat (15/8/25) menyampaikan bahwa rapat ini menjadi kesempatan penting bagi legislatif daerah untuk menyelaraskan langkah dengan kebijakan nasional.
Menurut Ratna, momen mendengarkan pidato kenegaraan memberi banyak bahan evaluasi dan arah kebijakan yang bisa diadaptasi di tingkat kabupaten.
“Kami memandang penting terjalinnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Pidato kenegaraan memberi gambaran prioritas nasional yang harus kita dukung bersama,” ujar Ratna Dewi ketika ditemui seusai rapat.
Rapat tersebut difokuskan untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Lebih lanjut, Ratna Dewi juga menegaskan, fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan oleh legislatif tidak lantas melemahkan pemerintah.
“Keputusan DPRD dibuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, bukan untuk mengganggu. Kita bergerak sebagai bagian dari sistem yang utuh,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ratna menyinggung isu tambang ilegal yang dinilai merugikan daerah dan negara.
Ia menyebutkan ada regulasi baru yang diharapkan mampu memperkuat upaya pengawasan serta membuka peluang peningkatan penerimaan APBD, khususnya untuk pendanaan program yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang.
“Penanganan tambang ilegal harus dilakukan secara terukur dan mengikuti prosedur. Regulasi yang baru kami harapkan dapat meningkatkan potensi penerimaan daerah dan mendukung program-program prioritas,” kata Ratna.
Menutup pernyataannya, Ratna menegaskan kembali komitmen DPRD Kabupaten Blitar untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Kolaborasi adalah kunci agar program berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” pungkas Wakil Ketua DPRD tersebut. (Herlina/ADV)
