Satujuang- Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, memimpin Rapat Pokja/FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu.
IDI, sebagai alat evaluasi perkembangan dan penerapan demokrasi di Bengkulu, menunjukkan angka 73,23 pada tahun 2022 menurut data Badan Pusat Statistik.
“Rapat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengukuran IDI dan mempercepat rilis IDI tahun anggaran 2023,” ungkap Khairil di Adeeva Hotel Pantai Panjang, Jumat (26/4/24).
Pada rapat, tim Pokja membahas berbagai indikator penilaian, termasuk aspek kebebasan dalam memperoleh kemandirian bagi sektor-sektor atau kelompok yang beragam.
Menurut Statistisi ahli Madya BPS Provinsi Bengkulu, Eko Fajariyanto, pengukuran IDI merupakan hasil kerja sama empat lembaga, termasuk BPS, Bappenas, Kemenkopulhukam, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Data IDI untuk Bengkulu dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, dari 72,20 pada tahun 2020, 72,73 pada tahun 2021, hingga mencapai 73,23 pada tahun 2022, dalam skala 0 sampai 100,” pungkas Eko.(NT/adv)
