Satujuang, Bengkulu – Polemik Penggantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Provinsi Bengkulu dinilai tidak lagi sekadar konflik internal daerah, melainkan telah berpotensi menggerus wibawa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Hal ini dikarenakan, keputusan resmi partai yang sudah resmi diterbitkan bukannya dilaksanakan justru menjadi perdebatan terbuka di tingkat provinsi.
Penilaian tersebut disampaikan praktisi hukum sekaligus mantan politikus, Emilia Puspita SH (Ita Jamil), menanggapi berlarut-larutnya polemik PAW meski telah ada surat resmi DPP Golkar yang ditandatangani langsung oleh Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.
Menurut Ita Jamil, ketika keputusan yang diteken pimpinan tertinggi partai masih dipersoalkan secara terbuka, maka yang dipertaruhkan bukan lagi individu, melainkan marwah dan otoritas kepemimpinan partai secara nasional.
“Ini bukan sekadar soal PAW. Kalau keputusan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen masih jadi polemik liar di daerah, itu mengancam wibawa ketua umum,” tegas Ita, Rabu (17/12/25).
Ia menilai polemik yang terus bergulir justru menciptakan kesan lemahnya penegakan keputusan partai, sekaligus membuka ruang tafsir bebas terhadap dokumen resmi DPP.
“Yang tanda tangan itu Ketua Umum dan Sekjen. Masa tanda tangan ketum bisa diperdebatkan hanya di tingkat provinsi? Ini memalukan partai,” ujarnya.
Ita Jamil mengingatkan, surat DPP Golkar terkait PAW Ketua DPRD Provinsi Bengkulu telah memuat dasar hukum lengkap, mulai dari PKPU, keputusan Rapimnas, hingga permohonan resmi DPD Golkar Bengkulu, sehingga secara struktural keputusan tersebut bersifat final dan wajib ditindaklanjuti.
Karena itu, ia menyarankan agar DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu untuk segera mengambil langkah konkret dan menghentikan polemik yang dinilai semakin melebar.
“Saya sarankan DPD Golkar Bengkulu segera ambil tindakan. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut karena ini menyangkut harga diri partai,” katanya.
Menurut Ita Jamil, membiarkan polemik PAW berlarut-larut justru akan memperpanjang kegaduhan dan memperbesar dampak politiknya, tidak hanya bagi struktur daerah, tetapi juga bagi kepemimpinan pusat.
“Ini jangan dijadikan bola liar. Selesaikan saja. Tidak susah kok,” tegasnya.
Bahkan, Ita Jamil melontarkan pernyataan keras sebagai bentuk kritik terhadap lemahnya ketegasan organisasi.
“Kalau saya ketua Golkar, besok saya PAW semua,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, polemik PAW Ketua DPRD Provinsi Bengkulu kini telah bergulir ke ranah hukum setelah Sumardi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Namun di sisi lain, keputusan PAW telah tertuang dalam surat resmi DPP Golkar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, serta memerintahkan struktur daerah untuk segera menindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. (Red)
