Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pencapaian 100 persen energi terbarukan pada tahun 2040.
Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, dan mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung pembatasan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius sesuai Persetujuan Paris.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut positif langkah ini sebagai sinyal penting untuk mempercepat transisi energi.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa penghentian PLTU batu bara adalah langkah krusial untuk mencapai transisi energi yang berkeadilan.
Ia menyerukan pemerintah, termasuk Kementerian ESDM dan PLN, untuk segera menyusun peta jalan yang rinci, didukung kebijakan dan regulasi selaras dengan target tersebut.
Menurut analisis IESR, untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, Indonesia perlu memangkas kapasitas PLTU sebesar 11 persen pada 2030, lebih dari 90 persen pada 2040, dan menghentikan operasionalnya sepenuhnya pada 2045.
Langkah ini akan memungkinkan penetrasi energi terbarukan hingga 40 persen dalam bauran energi primer pada 2030.
Dengan potensi energi terbarukan sebesar 7.879 GW, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk bertransisi secara cepat dan efisien.
Namun, transisi ini memerlukan investasi signifikan, sekitar 1,2 triliun dolar AS hingga 2050, untuk membangun pembangkit energi terbarukan, penyimpanan energi, dan jaringan transmisi.
Selain itu, diperlukan skema pendanaan inovatif, termasuk blended finance dan kredit karbon, untuk menutup biaya penghentian dini PLTU, khususnya bagi PLTU yang memiliki kontrak jangka panjang dengan PLN.
Deon Arinaldo, Manajer Program Sistem Transformasi Energi IESR, menambahkan bahwa penghentian dini PLTU dapat menyelamatkan hingga 182.000 nyawa dari polusi udara dan menghemat biaya kesehatan sebesar 130 miliar dolar AS.
Meski demikian, tantangan seperti beban biaya pensiun dini PLTU, penurunan pendapatan pemerintah, dan dampak sosial ekonomi bagi pekerja tetap membutuhkan perhatian serius.
Sementara itu, Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR, Arief Rosadi, menyoroti bahwa kebijakan iklim Indonesia masih jauh dari memadai menurut Climate Action Tracker (CAT).
Ia mendesak pemerintah untuk menetapkan target pengurangan emisi yang lebih ambisius agar sejalan dengan pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius.
Presiden Prabowo optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada energi hijau dan karbon netral sebelum 2050.
Dengan melimpahnya sumber daya energi terbarukan, Indonesia berencana menghentikan seluruh PLTU dalam 15 tahun ke depan dan sepenuhnya menggunakan listrik berbasis energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.(Red/rls)
