Satujuang, Seluma- Direktur Jaringan Intelektual Manifesto Muda (JIMM), Heru Saputra, menyoroti serius kasus dugaan jual beli jabatan Kepala Puskesmas (Kapus) yang kini diproses Polda Bengkulu.
Menurutnya, praktik kotor itu bukan hanya mencoreng birokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Heru menyebut, informasi yang beredar bahkan menyeret nama tim sukses Bupati saat kampanye hingga anggota DPRD aktif di Seluma.
“Jika benar ada timses ikut cawe-cawe, maka aparat hukum harus bertindak tegas. Jangan sampai kasus ini menguap,” tegas Heru dalam rilis yang diterima Satujuang.com, Senin (1/9/25).
Ia juga mendesak Badan Kehormatan DPRD Seluma turun tangan. Jika terbukti ada anggota dewan terlibat, sanksi etik harus dijatuhkan.
“Badan Kehormatan DPRD jangan diam. Sanksi harus diberikan agar marwah lembaga legislatif tetap terjaga,” ujarnya.
Lebih jauh, Heru meminta Bupati dan Wakil Bupati Seluma bersikap jelas dalam menyikapi persoalan ini.
“Bupati jangan terkesan diam. Rakyat sedang resah. Jangan sampai kemarahan publik meledak dan merusak program kerja pemerintah,” tegas Heru.
Heru mengingatkan, jual beli jabatan adalah bentuk korupsi. Jabatan publik harus diberikan berdasarkan kompetensi, bukan transaksi politik atau uang.
“JIMM mendorong kasus ini dituntaskan transparan. Siapapun yang terlibat, baik timses maupun anggota dewan aktif, wajib diproses hukum,” pungkas Heru.
Kasus dugaan jual beli jabatan Kapus ini kini jadi sorotan publik Seluma. Masyarakat menanti komitmen aparat dan pemerintah daerah menuntaskannya.
Teranyar beredar screenshot pesan percakapan dengan bahasa daerah Seluma menyebut “siapkah pedas gagham” yang diduga dari salah satu oknum kepada calon Kapus.
“Siapkah poto kopi sk terakhir, poto kopy Mp, poto kopi ktp, sekalian siapkah pedas gagham oh mangko pacak di langsung di ok ka,” bunyi pesan tersebut. (Red)
