Satujuang, Seluma- Ambruknya “Jembatan 16 miliar” / Jembatan Matan hanya dua bulan setelah diresmikan memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Peristiwa runtuhnya jembatan Infrastruktur yang diresmikan oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada 6 Februari 2026 ini dinilai janggal karena usianya yang masih sangat baru.
Kualitas konstruksi dan dugaan praktik mark-up anggaran kini menjadi pertanyaan publik. Indikasi kegagalan perencanaan teknis juga disebut sebagai penyebab utama insiden ini.
Diduga perencanaan pembangunan tidak mengacu pada Edaran Menteri PUPR Nomor: 07/SE/M/2015 yang mengatur analisis hidrologi, kekuatan struktur, dan kondisi geografis lokasi pembangunan.
Petinggi PT. Rodatekhnindo Purajaya, selaku kontraktor pelaksana, memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media. Sikap diam kontraktor ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Respons serupa juga ditunjukkan oleh pemerintah daerah. Sekretaris Kepala Pelaksana BPBD Provinsi tidak memberikan tanggapan sejak pukul 11.00 WIB.
Minimnya respons ini memperkeruh situasi dan menimbulkan kesan kurangnya transparansi.
Untuk diketahui anggaran sebesar Rp16 miliar ini bersumber dari Hibah Pasca Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sejumlah pihak menilai, kajian kebencanaan seharusnya menjadi prioritas utama sebelum pembangunan jembatan di kawasan muara sungai ini.
Analisis hidrologi penting untuk mengetahui debit air maksimum, potensi banjir, dan karakteristik arus sungai.
Analisis geoteknik juga diperlukan untuk memastikan daya dukung tanah terhadap beban konstruksi.
Perencanaan struktur harus memperhitungkan faktor lingkungan seperti abrasi, sedimentasi, dan potensi perubahan alur sungai.
Seluruh analisis ini krusial untuk menjamin keamanan dan ketahanan jembatan jangka panjang. Sebab pembangunan ini merupakan respons pemerintah atas bencana yang terjadi sebelumnya sehingga jembatan awal mengalami kerusakan.
Masyarakat kini menunggu pemerintah dan pihak terkait membuka fakta sebenarnya serta mengambil langkah tegas. (da)
