Satujuang, Blitar- Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Jaka Prasetya, soroti nol persen penyerapan anggaran di Kabupaten Blitar. Ia menyebut pejabat daerah tak mampu mengelola keuangan publik.
Hal ini menjadi sorotan tajam setelah audensi dengan Sekda Kabupaten Blitar. Jaka Prasetya mempertanyakan kemampuan pejabat daerah dalam pengelolaan anggaran.
Ia membandingkan dengan daerah lain yang mampu menyerap anggaran baik. Menurutnya, alasan kendala mekanisme dan penataan ASN tidak valid.
“Tapi kenapa daerah lain bisa melakukan penyerapan anggaran dengan baik sedang kabupaten Blitar tidak bisa, nah itu menunjukkan ketidak mampuan pejabat Pemerintah Daerah di dalam pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Jaka Prasetya bersama ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa hari ini Senin (10/11/25).
Mereka mendatangi Dinas PUPR, Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, lalu Gedung DPRD Kabupaten Blitar.
Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk dengan empat poin utama. Salah satunya bertuliskan,
“Pemerintahan terburuk dalam sejarah 1 tahun nol % penyerapan anggaran koyo kuburan.”
Jaka Prasetya juga menyayangkan tidak ada satupun anggota Dewan yang hadir menanggapi aspirasi masyarakat.
“Itu menunjukkan bahwa kinerja Dewan kabupaten Blitar ini tidak memiliki kapabilitas sebagai seorang Wakil Rakyat,” kata Jaka Prasetya.
Di Dinas PUPR, Jaka mendesak proyek pembangunan jalan segera dilaksanakan di sisa tahun 2025. Ia berharap perbaikan jalan rusak terwujud sebelum akhir tahun ini.
“Kami akan pantau pelaksanaan pihak ketiga, jika mereka hanya mengejar target waktu tanpa memperhatikan mutu, lebih baik tidak dibayar sama sekali. Kalau sampai dibayar, kami akan duduki kantor Dinas PUPR ini,” tegas Jaka Prasetya. (Herlina)
