Satujuang, Bengkulu- Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar beberapa kali di depan Kantor Gubernur Bengkulu memunculkan satu pertanyaan besar, mengapa Helmi Hasan tidak mau ketemu mahasiswa pengunjuk rasa?.
Pertanyaan itu akhirnya dijawab langsung oleh Gubernur melalui akun TikTok pribadinya, @Helmi_Hasan, usai gelombang demonstrasi yang terus menguat selama sepekan terakhir.
“Helmi Hasan bantu rakyat tapi orang demo nggak mau ditemui. Bukan tidak mau temui, kita lagi sibuk bantu rumah roboh, bantu alur macam mana lancar, tidak ada waktu mendengarkan sumpah serapah caci maki. Udahlah sumpah serapah caci maki itu tidak menyelesaikan masalah,” ujar Helmi, Kamis (29/5/25).
“Nggak ada dengan sumpah serapah maka masalah jadi nggak ada. Kalau sumpah serapah rumah hancur jadi bagus, ayolah kita sumpah serapah. Nggak ada yang menyelesaikan masalah itu, bukan sumpah serapah caci maki, bukan nyebar sampah di jalan-jalan,” imbuhnya dikutip dari video.
Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa mulai bermunculan di Bengkulu, seperti pada Senin (26/5), massa mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Bengkulu.
Mereka memprotes kelangkaan BBM dan kenaikan pajak kendaraan.
Aksi yang berlangsung hingga malam hari ini memunculkan sejumlah teatrikal sindiran, termasuk mahasiswa bertopeng Helmi Hasan yang seolah sedang live TikTok, dan aksi dorong motor sebagai simbol krisis bahan bakar.
Unjuk rasa itu nyaris ricuh saat mahasiswa hendak membakar ban namun dihalangi aparat. Ketegangan memuncak setelah sholat maghrib, menyebabkan satu orang mahasiswa mengalami luka di kepala.
Meski begitu, massa tetap bersikukuh menunggu gubernur hingga pukul 20.00 WIB, namun Helmi Hasan tak kunjung menemui mereka.
Isu semakin menggelinding saat Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, datang ke Bengkulu pada Selasa (27/5). Aksi massa pun bergeser ke depan Hotel Mercure, tempat Wapres menginap.
4 orang perwakilan mahasiswa akhirnya diterima langsung oleh Wapres Gibran dan menyampaikan tiga isu krusial yakni kelangkaan BBM, kenaikan pajak, dan konflik agraria.
Gibran merespons dengan beberapa komitmen konkret: menambah suplai BBM dari Lubuk Linggau, mengaktifkan Pertashop, membuka lima SPBU 24 jam, dan mengerahkan TNI-Polri untuk pengawalan distribusi.
Terkait pajak, ia akan memfasilitasi dialog antara mahasiswa dan Gubernur Helmi Hasan, didukung langsung oleh Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.
Sementara untuk konflik agraria, Wapres memerintahkan dua deputi untuk tinggal di Bengkulu dalam rangka penyelesaian kasus, termasuk 180 petani yang disebut menjadi korban kriminalisasi.
“Wapres juga meminta perwakilan mahasiswa menyiapkan tim masing-masing OKP dan BEM untuk ikut terlibat dalam proses penyelesaian konflik agraria,” kata Abdullah SH, juru bicara massa ketika dikonfirmasi media ini.
Aksi unjuk rasa kembali terjadi pada Rabu (28/5), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkulu kembali menggelar aksi dengan tajuk “Rapor Merah Helmi Hasan”.
Aksi ini bahkan dimulai dari depan DPRD Provinsi Bengkulu, dan berhasil mengajak enam anggota DPRD Provinsi bergabung menuju kantor Gubernur.
Mereka menuntut penurunan pajak kendaraan dari 1,2% menjadi 0,9%, revisi Perda Nomor 7 Tahun 2023, serta meminta BPK melakukan audit total distribusi BBM.
Sikap ini menuai respons beragam. Sebagian menilai Helmi sedang menghindar, sebagian lagi mendukung langkahnya fokus pada kerja nyata.
Namun satu hal jelas, dari jalanan Bengkulu hingga lobi Hotel Mercure, gelombang suara mahasiswa kini telah sampai ke telinga istana. (Red)
