Satujuang, Jakarta– Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan Pulau Enggano akhirnya resmi diteken Presiden Prabowo Subianto, setelah lebih dari tiga bulan pulau terluar di Provinsi Bengkulu itu terjebak dalam keterisolasian, krisis logistik, hingga keruntuhan ekonomi masyarakat adat.
Namun, terbitnya Inpres ini bukan hadir begitu saja. Ia merupakan hasil dari berbagai tekanan dan inisiatif banyak pihak—mulai dari suara rakyat di lapangan, aksi unjuk rasa, hingga gerakan lintas institusi yang akhirnya menyatukan arah bahwa negara harus hadir secara nyata di Enggano.
“Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya telah menandatangani Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano,” kata Presiden Prabowo saat menandatangani Inpres pada Selasa (24/6/25).
Keterlibatan legislatif pun tidak kecil. Ketua DPR RI Puan Maharani menugaskan langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah dalam menyusun langkah strategis penanganan Pulau Enggano.
Dasco sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan pihak Pelindo dan menyampaikan langsung urgensi permasalahan ke Presiden.
“Komunikasi sementara dilakukan Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan. Tapi saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR dalam rapat koordinasi bersama pemerintah agar permasalahan Enggano dituntaskan,” ujar Dasco dikutip dari Kompas.
Tekanan serupa datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, yang bahkan mendesak agar status Enggano ditetapkan sebagai darurat.
Rieke menilai status kritis yang selama ini ditetapkan Pemprov Bengkulu justru menghambat penggunaan diskresi dan langkah cepat.
“Penanganan ini lamban karena pemerintah Bengkulu hanya menyebut situasi ini kritis,” kata Rieke dalam kunjungan kerja ke Bengkulu beberapa waktu lalu.
Rieke juga melaporkan kondisi Enggano langsung kepada Dasco untuk diteruskan ke Presiden.
Di sisi lain, desakan publik tak kalah penting. Unjuk rasa masyarakat adat, laporan media, dan dokumentasi warga selama masa krisis menjadi tekanan moral besar bagi pemerintah.
“Alhamdulillah Inpres turun, terima kasih Bapak Presiden Prabowo,” kata Siswandi, warga Enggano, menyambut kabar baik dari Istana.
Pulau Enggano memang sudah terisolir sejak Maret 2025 akibat pendangkalan alur masuk ke Pelabuhan Pulau Baai.
Kapal penumpang baru beroperasi kembali pada Juni, namun pengangkutan logistik dan hasil bumi tetap lumpuh. Warga kehilangan pemasukan, warung dan penginapan tutup, dan sebagian besar rumah tangga bertahan hidup dengan sistem barter.
Inpres kini sudah terbit. Namun semua pihak, terutama masyarakat Enggano menanti Inpres tersebut lebih dari sekadar dokumen. (Red)
