Satujuang, Jakarta– Setelah lebih dari tiga bulan masyarakat Pulau Enggano hidup dalam keterisolasian, krisis ekonomi hingga krisis logistik, titik terang mulai terlihat.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan di Pulau Enggano yang terletak di Provinsi Bengkulu.
“Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya telah menandatangani Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataan yang disampaikan pada Selasa (24/6/25).
Pernyataan Presiden Prabowo menjadi angin segar bagi lebih dari 4.000 masyarakat adat Enggano yang selama ini merasa diabaikan.
Teriakan demi teriakan telah dilakukan banyak pihak untuk menyelamatkan kehidupan di Enggano, bahkan sempat dilakukan unjuk rasa beberapa waktu lalu sebagai bentuk protes kepada pemerintah daerah yang dianggap abai.
“Alhamdulillah Inpres turun, terima kasih bapak Presiden Prabowo,” ungkap Siswandi warga Enggano menyambut respons Presiden RI.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak agar status Pulau Enggano ditetapkan sebagai darurat agar penanganannya tidak lagi lamban dan sektoral.
“Penanganan ini lamban karena pemerintah Bengkulu hanya menyebut situasi ini kritis,” kata Rieke saat kunjungan kerja ke Bengkulu beberapa hari kemarin.
Ia menyebut sudah melaporkan kondisi tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang lalu menyampaikannya langsung ke Presiden.
Kini, respons dari Presiden menjadi bentuk nyata bahwa suara rakyat Enggano tak lagi dibiarkan sendiri.
Seperti diketahui, sejak Maret 2025, jalur transportasi laut ke Enggano terputus akibat pendangkalan alur masuk ke Pelabuhan Pulau Baai.
Kapal penumpang baru kembali beroperasi awal Juni, tetapi logistik dan hasil bumi tetap tertahan. Akibatnya, aktivitas ekonomi lumpuh, warga sulit memenuhi kebutuhan pokok, bahkan mulai hidup dengan barter antar rumah tangga.
“Kami sudah tak punya uang, apalagi untuk bayar sekolah anak di luar pulau,” kata Iwan, warga Malakoni.
Instruksi Presiden menjadi tonggak penting, namun masyarakat Enggano dan para pegiat masyarakat adat berharap implementasi lapangan segera berjalan.
Kini, harapan menggantung pada eksekusi cepat dan terintegrasi antar-lembaga. Di tengah keterpurukan panjang, masyarakat Enggano menatap Jakarta, menunggu apakah perintah Presiden benar-benar hadir secara nyata. (Red)
