Ambil Nomor Urut Helmi-Mian Langsung Lakukan Serangan, Rohidin Santai Menjelaskan

Perkiraan Waktu Baca: 3 menit

Satujuang- Momen kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu pada Pemilihan Gubernur (Pilgub 2024) Bengkulu nampaknya akan berlangsung panas.

Hal itu tergambarkan dalam orasi politik yang lontarkan calon Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, Senin (23/9/24) malam.

Dalam kesempatan itu, Helmi nampak menyerang dengan mengkritisi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu di bawah kepemimpinan Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu, ia mengkritik soal program BPJS dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihadapan peserta yang hadir.

Terkait BPJS, Helmi menyebut banyak masyarakat yang belum tersentuh program BPJS gratis, dirinya berkomitmen jika terpilih seluruh masyarakat provinsi yang tidak mampu bayar BPJS akan ditanggung oleh pemerintah.

“Banyak sekali di provinsi yang kita cintai ini yang ingin mendapatkan BPJS gratis, tapi kemudian hak itu tidak tertunaikan oleh pemerintah, maka InsyaAllah dengan terpilihnya Helmi-Mian, seluruh masyarakat provinsi yang tidak mampu bayar BPJS semuanya ditanggung oleh pemerintah,” kata Helmi.

Kemudian Helmi juga menukil soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Bengkulu, pria yang sekarang sudah tidak membawa tongkat lagi itu mengatakan, PAD tidak lebih dari Rp 400 miliar.

“Provinsi ini tidak bisa membangun tanpa pemerintah pusat, saya sudah lihat APBD, PAD provinsi tidak lebih dari 400 miliar, sedangkan APBD kita 3,5 triliun artinya lebih besar kasih sayang bantuan dari pemerintah pusat daripada PAD provinsi ini,” bebernya.

Statmen tersebut ternyata keliru dan tidak sesuai fakta, hal tersebut ditegaskan oleh Rohidin Mersyah selaku cagub petahana dalam orasi politiknya bergantian setelah orasi yang dilakukan oleh Helmi Hasan.

Mengawali orasi Rohidin menekankan pentingnya menjaga rumah besar Bengkulu secara bersama-sama dan setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat haruslah informasi yang benar.

“Saya harus mengkoreksi beberapa yang disampaikan sahabat saya Pak Helmi Hasan, karena ini menyangkut hal yang betul-betul kita pertanggungjawabkan di depan rakyat. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu, masyarakat Bengkulu boleh tidak memilih kami, masyarakat Bengkulu juga boleh tidak setuju dengan keberhasilan kami, tapi sebagai pemimpin jangan pernah memberikan informasi yang salah kepada masyarakat,” paparnya.

Rohidin menyarankan Helmi bersama pasangannya Mian untuk kembali melihat informasi soal APBD lebih teliti lagi.

“Pak Helmi nanti coba dilihat lagi sama Pak Mian APBD Bengkulu itu PAD-nya 1,1 triliun, jadi betul-betul membuat kesesatan bagi masyarakat apalagi orang pusat mendengar menggunakan data-data yang salah hanya untuk mengelabui rakyat,” ujarnya.

Begitu pun terkait program BPJS, Rohidin membeberkan bahwa pada tahun 2023 lalu, Bengkulu menjadi provinsi ketiga dari 38 provinsi se-Indonesia yang ditetapkan sebagai provinsi yang memenuhi standar Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat.

UHC sendiri merupakan bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam mencapai cakupan kesehatan semesta. Penghargaan ini mencerminkan dedikasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sistem kesehatan yang inklusif.

Untuk diketahui, selama periode 2021 hingga 2024, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 miliar untuk program BPJS Kesehatan, yang memastikan akses layanan kesehatan bagi 137.026 orang di seluruh provinsi.

Langkah ini bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai tanpa beban biaya tinggi bagi warganya.

“Terkait dengan BPJS Pak Mian, saya yang langsung menandatangani dengan Kepala BPJS Pusat, pasti yang namanya Bu Dewi Coryati paham betul bahwa seluruh masyarakat sudah dijamin oleh BPJS,” terang Rohidin.

Kendati demikian, Rohidin mengakui jika ada persoalan pada informasi yang masih distorsi di berbagai pihak dan berbagai lini.

“Saya kira itu hal-hal yang biasa saja, di semua provinsi juga begitu, namun sekali lagi poin yang ingin kami sampaikan terkait informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat sampaikanlah informasi yang benar,” pungkasnya. (007)