Satujuang, Bengkulu-Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan penanaman pohon serentak di areal bekas tambang dan kebun dimulai akhir tahun 2025, sebagai upaya mitigasi bencana.
Rapat koordinasi rencana penanaman pohon serentak ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perusahaan pertambangan dan perkebunan, di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (19/12/25).
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, memimpin rakor tersebut dan menegaskan bahwa penanaman pohon adalah bentuk tanggung jawab perusahaan pascatambang serta pascaoperasi perkebunan, khususnya terkait kewajiban reklamasi.
“Bagi pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), reklamasi pascatambang merupakan keharusan yang telah diatur dalam regulasi dan harus dilaksanakan secara konsisten serta penuh tanggung jawab, hal ini juga berlaku bagi pemilik area perkebunan,” ujar Mian.
Mian juga menyinggung musibah bencana alam di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, yang menurutnya menjadi pelajaran penting bahwa kerusakan hutan sebagai kawasan resapan air berkontribusi besar terhadap bencana.
Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu meminta perusahaan perkebunan meningkatkan kegiatan penanaman pohon, terutama di sekitar daerah aliran sungai (DAS).
“Di sektor perkebunan, kita memiliki lahan eksisting yang harus taat regulasi, daerah aliran sungai dengan radius tertentu di kanan dan kiri sungai wajib tetap menjadi kawasan hutan penyangga, ini penting sebagai upaya menekan debit air yang tinggi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mian memastikan bahwa kegiatan penanaman pohon serentak ini ditargetkan mulai dilaksanakan pada pekan keempat Desember atau menjelang akhir tahun 2025.
“Kita perlu mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah melakukan mitigasi dan reklamasi sebagai upaya pencegahan bencana, penanaman pohon ini harus dilakukan secepat mungkin dan disertai dengan pengawasan, rencananya kegiatan sudah dimulai pada pekan keempat Desember,” tutup Mian. (Red)
