Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengusulkan dana sebesar Rp100 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan digunakan membeli hasil pertanian para petani.
“Saya usulkan dana Rp100 triliun kemarin. Ini yang sedang dibahas,” kata Zulhas usai meninjau harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Badung, Bali, Rabu (21/9/22).
Zulhas mengaku Presiden Jokowi telah menyetujui dan memerintahkan BUMN untuk membeli hasil pertanian, termasuk kedelai dan jagung.
“Pemerintah akan membeli hasil petani dengan harga terbaik, misalnya harga yang ditentukan petani adalah Rp10 ribu namun di pasar harganya Rp6 ribu, maka pemerintah akan membeli dengan harga Rp10 ribu,” kata Zulhas.
Merespon rencana Mendag tersebut, M Hafidz, penggiat anti korupsi mengatakan tidak tepat bila BUMN yang membeli hasil petani.
“Lucu aja kalau BUMN yang membeli, 100 triliun itu banyak lho, bisa-bisa malah jadi peluang untuk ‘bancak-an’,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/9).
Menurut Hafidz ada cara yang lebih tepat kalau memang benar-benar mau mengangkat ekonomi petani.
“Kita kan ada 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia, bagi rata aja, jadi tiap Kabupaten/Kota mendapat hampir Rp.200 Miliar, nah yang membeli ke petani itu BUMD, itu lebih tepat,” sampai Hafidz.
Hafidz mencontohkan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menurutnya bagus karena bisa langsung ke sasaran yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Kalau BUMD yang langsung melakukan pembelian, saya yakin petani se-Indonesia akan makmur karena langsung tepat sasaran seperti BLT. Kalau BUMN yang beli ke petani menurut saya bullsh*ttlah,” sinis Hafidz.
Sebelumnya, Zulhas mengatakan petani hanya perlu fokus produksi dan tidak perlu mengkhawatirkan soal harga, terlebih saat musim panen tiba, di mana harga produk pertanian turun drastis.
“Nanti BUMN yang membeli hasil pertanian itu sehingga terjamin harganya. Jadi, petani produksi saja. Tidak perlu memikirkan harganya. Nanti pemerintah yang beli,” katanya.
Diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan BUMN membeli hasil tani dalam negeri agar para petani tidak perlu repot memikirkan pemasaran hasil tani mereka.
Hal itu menjadi salah satu hasil rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju mengenai harga kedelai, bawang merah, dan cabai.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat Indonesia swasembada pada komoditas kedelai, bawang merah, dan cabai. (red/danis)
