Satujuang, Bengkulu— Sekitar 500-an warga Pulau Enggano bersama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bengkulu menggelar aksi demonstrasi di Simpang Lima Kota Bengkulu, Kamis (5/6/25).
Mereka menyuarakan protes keras atas terisolirnya Pulau Enggano sejak Maret 2025 akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai.
Mereka juga menyampaikan rasa kecewa dengan pemerintah daerah yang dinilai tidak mampu memberikan solusi konkrit terhadap kondisi buruk yang dialami penduduk pulau Enggano hingga saat ini.
Aksi ini juga disertai dengan penyampaian surat terbuka dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam surat terbuka yang dibacakan di lokasi aksi, AMAN Bengkulu menegaskan bahwa Pulau Enggano bukanlah pulau kosong.
Terdapat lebih dari 4.000 jiwa Masyarakat Adat Enggano yang terdiri dari enam suku utama: Kaitora, Kaahoao, Kaarubi, Kaharuba, Kauno, dan Kaamay.
Mereka telah hidup turun-temurun dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, hingga kini nasib mereka seakan diabaikan.
“Sejak kapal laut berhenti beroperasi karena pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, Enggano benar-benar terisolir. Tidak ada akses keluar-masuk pulau. Ribuan ton hasil bumi membusuk, layanan kesehatan dan pendidikan lumpuh,” sampai AMAN Bengkulu.
Aliansi yang menaungi 76 komunitas masyarakat adat di Provinsi Bengkulu, mendesak Presiden Prabowo untuk segera turun tangan menyelesaikan krisis ini. Mereka menyampaikan dua tuntutan utama:
- Presiden diminta mengonsolidasikan seluruh kekuatan negara untuk menyelesaikan isolasi yang dialami masyarakat adat Enggano,
- Pemerintah diminta segera menyediakan transportasi laut alternatif setidaknya dua kali dalam seminggu selama proses normalisasi Pelabuhan Pulau Baai berlangsung, agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bisa kembali berjalan.
Aksi demonstrasi ini dimulai dari Stadion Semarak dan berjalan kaki menuju Simpang Lima. Di titik kumpul samping Gedung Telkom, telah dipasang layar besar yang menayangkan pernyataan langsung para kepala suku Enggano.
Dalam video tersebut, para pemimpin adat menyampaikan keluhan dengan nada tegas, mengecam ketidakpedulian Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap nasib warganya sendiri.
“Kami tidak bisa menjual hasil bumi. Kami kesulitan berobat. Kami tidak bisa menyekolahkan anak-anak kami. Kami ini bagian dari NKRI, bagian dari Bengkulu, bukan warga asing,” kata salah satu kepala suku dengan suara lantang.
Orator aksi juga meminta massa duduk sebagai bentuk penghormatan terhadap para kepala suku.
Aksi yang berlangsung tertib ini dikawal ketat aparat keamanan, dan mendapat simpati dari masyarakat yang melintas di sekitar lokasi.
AMAN Bengkulu menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, bahkan jika perlu dengan mengonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil baik di daerah maupun tingkat nasional.
Mereka menyebut perjuangan ini sebagai upaya menjaga kehormatan Masyarakat Adat dan hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan restu para leluhur menyertai perjuangan kami,” tutup pernyataan dalam surat terbuka tersebut. (Red)
