Ungkap Pajak Kendaraan dan Perbaikan BPJS, Usin: Sekarang Saatnya Bantu Rakyat, Jangan Cuma Janji!

Ungkap Pajak Kendaraan dan Perbaikan BPJS, Usin: Sekarang Saatnya Bantu Rakyat, Jangan Cuma Janji!

Perkiraan Waktu Baca: 2 menit

Satujuang, Bengkulu — Ditengah desakan ekonomi dan keluhan warga yang kian menumpuk, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH, bicara lantang: sekarang saatnya berpihak pada rakyat, bukan sekadar janji politik.

Pernyataan itu disampaikannya saat menggelar reses di Kantor DPD Hanura, Jumat (4/7/25), di tengah maraknya protes soal pajak kendaraan yang mencekik dan BPJS yang suka mendadak mati.

Dalam forum yang digelar tanpa kemewahan, Usin turun langsung menyerap keluhan warga, mulai dari tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dinilai terlalu tinggi, hingga kisruh peserta BPJS PBI yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa alasan jelas.

“Kalau kita bicara berpihak pada rakyat, ya sekarang waktunya. Pajak tinggi di tengah ekonomi lesu itu kejam. Kita harus realistis dan adil,” ujar Usin yang merupakan anggota Fraksi Nurani Pembangunan.

Ia menyebut pihaknya telah mendorong skema penurunan signifikan yakni PKB jadi 0,5%, BBNKB dan PBBKB masing-masing 5%. Usulan itu, menurutnya, bukan sekadar angka di atas kertas, tapi harapan rakyat yang harus diperjuangkan.

Yang menarik, seluruh anggota DPRD saat ini diminta menyebar kuesioner ke masyarakat untuk menggali langsung aspirasi soal tarif pajak ideal.

“Ini bukan basa-basi. Dari hasil itu nanti kita lihat, mana pilihan rakyat terbanyak. Pemerintah tidak bisa asal tetapkan angka tanpa dengar suara publik,” tegas Usin.

Namun tak hanya bicara soal angka, Usin juga mengetuk nurani soal layanan kesehatan. Ia mengecam keras sistem BPJS Kesehatan yang kerap menelantarkan warga miskin, terutama dalam kondisi darurat.

“Bayangkan, ada warga masuk UGD, tapi ditolak karena BPJS-nya mati. Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal nyawa! Rumah sakit dan pemerintah harus hadir. Jangan tunggu viral dulu baru gerak,” katanya tajam.

Seruan Usin menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan legislatif lainnya. Bahwa di balik angka pajak dan skema subsidi, ada jeritan rakyat yang butuh solusi konkret. Reses bukan ajang seremonial, tapi ruang bagi wakil rakyat untuk benar-benar mendengar dan bertindak. (Red)