Satujuang, Bengkulu – Tiga hari pasca diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, penanganan darurat Pulau Enggano tampaknya masih berada di tahap awal koordinasi.
Sementara, krisis akibat terputusnya jalur pelayaran sejak Maret lalu belum menunjukkan tanda mereda.
Menurut informasi dari salah seorang perangkat desa, rapat koordinasi pertama baru digelar pada Rabu (25/6) di aula kantor Camat Enggano.
“Kemarin digelar rapat koordinasi di aula kantor camat. Hari berikutnya, pihak kecamatan juga meminta data kebutuhan sembako warga per hari serta stok yang masih tersedia,” ujarnya, Jumat (27/6/25).
Permintaan data itu dilakukan lewat pesan WhatsApp, disertai format tabel yang harus diisi oleh perangkat desa. Hingga hari ketiga setelah Inpres diteken, belum tampak pergerakan bantuan logistik masuk ke Enggano, kondisi masyarakat masih dalam keterbatasan seperti sebelumnya.
Presiden Prabowo dalam Inpres menekankan bahwa seluruh pihak wajib bertindak cepat, bertanggung jawab, dan menjunjung tata kelola yang baik.
Disisi lain, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam rapat koordinasi bersama Staf Khusus Mendagri Brigjen Pol Wahyu Bintoro HB dan Forkopimda pada Jumat (27/6), menegaskan bahwa masyarakat Enggano masih bertahan dengan semangat tinggi meski di tengah keterbatasan.
“Masyarakat Enggano itu sangat rajin dan pekerja keras. Tidak ada yang kelaparan di sana, karena sumber makanan masih banyak dan ketersediaan sembako pun sangat cukup. Hanya saja, daya beli masyarakat menurun karena pendapatan ikut berkurang. Kita semua harus tetap semangat dan saling mendukung agar kondisi ini bisa segera pulih dan masyarakat Enggano kembali bangkit,” ujar Helmi Hasan.
Data dari Camat Enggano menyebutkan hanya sekitar 30 persen hasil bumi warga yang dapat diangkut keluar pulau, sementara listrik hanya menyala dua kali dalam sehari untuk menghemat BBM: pukul 04.00–10.00 dan 16.00–22.00 WIB.
Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah pusat melalui PT Pelindo menjanjikan pengerukan alur pelabuhan akan rampung akhir Juni, disusul kedatangan kapal bantuan Orchard 05 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 29 Juni mendatang.
Namun demikian, belum adanya pengumuman resmi dari Pemprov Bengkulu soal pembentukan tim koordinasi maupun pengalokasian anggaran APBD untuk penanganan darurat, membuat publik mulai mempertanyakan sejauh mana keseriusan pelaksanaan poin-poin dalam Inpres.
Staf Khusus Mendagri menegaskan pentingnya sinkronisasi pusat dan daerah agar Inpres ini benar-benar berjalan efektif.
“Harus ada sinkronisasi dari berbagai pihak agar permasalahan proses pengerukan alur ini dapat segera teratasi dan Inpres ini dapat berjalan sesuai harapan,” ujar Brigjen Wahyu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan tetap berkomitmen untuk mendukung upaya pusat dalam membangun dan memulihkan Pulau Enggano.
Namun masyarakat menanti bukan sekadar komitmen, tapi aksi konkret di lapangan. Sebab, waktu terus berjalan, dan Inpres ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2025 untuk fase darurat. (Red)
