Satujuang, Bengkulu – Sejak tiba di Pulau Enggano pada Sabtu (28/6), Kapal Pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum juga diberangkatkan ke Bengkulu.
Padahal, kapal ini digadang-gadang sebagai bantuan darurat untuk mengangkut penumpang dan hasil bumi sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Darurat Pulau Enggano.
Rencana awal menyebutkan kapal akan diberangkatkan pada Minggu (29/6). Antusiasme warga tinggi—puluhan orang telah mendaftar demi bisa keluar dari keterisolasian yang sudah berlangsung selama empat bulan terakhir akibat pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai.
Namun, keberangkatan mendadak dibatalkan. Alasan yang mencuat adalah karena belum ada kepastian jadwal kunjungan Gubernur Bengkulu ke Pulau Enggano.
Kapal disebut akan menjemput rombongan gubernur sekaligus membawa warga ke daratan.
“Pertanyaannya sederhana, kapal ini dikirim untuk bantu rakyat atau sekadar alat transportasi pejabat?” keluh seorang warga Enggano, Selasa (1/7/25).
Warga menilai kondisi ini menambah kekecewaan terhadap pelaksanaan Inpres 12/2025.
Bukannya mempercepat penanganan darurat, pengiriman kapal justru terkesan menjadi bagian dari agenda protokoler, bukan aksi nyata untuk mengurai krisis.
“Kalau ini untuk misi kemanusiaan, harusnya kapal berangkat segera. Bukan malah menunggu seremoni gubernur. Kami sudah cukup lama menunggu,” imbuhnya.
Kapal KKP memang telah berhasil merapat di Pelabuhan Perintis Malakoni, namun hingga hari kelima sejak kedatangannya, kapal belum dioperasikan secara fungsional untuk mengangkut warga maupun hasil bumi.
Sebelumnya, Camat Pulau Enggano, Susanto, menyatakan sempat ada kekhawatiran terkait kedalaman dermaga yang dianggap tidak cocok dengan spesifikasi kapal laut dalam buatan Jepang tersebut.
Seperti diketahui, sejak Maret 2025, sekitar 4.000 warga Enggano mengalami krisis Ekonomi akibat lumpuhnya akses kapal ke Pelabuhan Baai.
Guna bertahan, masyarakat bahkan sempat melakukan aktivitas ekonomi dengan sistem barter. Dampak dari lumpuhnya roda ekonomi disana.
Masyarakat sangat berharap kehadiran kapal KKP bisa menjadi solusi cepat untuk keluar dari keterpurukan ekonomi.
Namun jika pengoperasiannya harus menunggu jadwal protokoler, publik pun mempertanyakan arah kebijakan ini. Bantuan untuk rakyat atau armada seremoni?. (Red)
