Satujuang, Seluma – Setahun kepemimpinan Seluma oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Teddy Rahman-Gustianto sejak dilantik pada 20 Februari 2025, masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.
Hingga 20 Februari 2026, berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, infrastruktur, hingga isu integritas aparatur masih menjadi sorotan.
Di sektor pelayanan publik, warga mengeluhkan proses administrasi yang dinilai belum efisien. Sementara itu, pada sektor infrastruktur, pemerataan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan.
Sejumlah akses jalan di wilayah pedesaan masih dalam kondisi kurang baik, terutama saat musim hujan.
Faktanya, Rencana pembangunan jembatan di beberapa titik juga belum terealisasi, sehingga berdampak pada mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.
Kondisi tersebut turut memengaruhi biaya transportasi hingga akses pendidikan masyarakat di beberapa wilayah.
Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada dugaan pelanggaran etik di kalangan ASN dan PPPK.
Selain itu, beredar pula isu dugaan praktik jual beli jabatan pada posisi strategis, meskipun hingga kini masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Tak hanya itu, rencana aktivitas pertambangan emas di wilayah Seluma juga memicu kekhawatiran sebagian masyarakat terkait potensi dampak lingkungan, seperti kualitas air dan kondisi lahan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum HIMASEL, Rego Bangkito, menyatakan bahwa satu tahun pemerintahan seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh.
“Jika pelayanan publik masih belum optimal, infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian, serta muncul isu terkait integritas birokrasi, maka ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan,” ungkap Rego, Senin (13/4/26).
Kata Rego, kritik yang disampaikan bukan untuk menyerang, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar pemerintah dapat terus meningkatkan kinerjanya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengisian jabatan serta pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kami berharap setiap proses pengisian jabatan berjalan sesuai prinsip merit dan aturan hukum. Begitu pula dengan rencana pertambangan, perlu ada pengawasan yang ketat dan keterbukaan agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.”
Hingga memasuki tahun kedua kepemimpinan, masyarakat Seluma menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam membenahi pelayanan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. (da)
