Jakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pulau Sumbawa Jakarta, melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (4/7/22).
Dalam aksi ini mahasiswa menuntut KPK agar segera memenjarakan Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Kepala Dinas PUPR beserta beberapa pejabat lainnya yang diduga terlibat dalam kasus dana siluman sebesar Rp.26 miliar.
Safrudin selaku penanggungjawab aksi menjelaskan, dana siluman sebesar Rp.26 miliar muncul tanpa melalui mekanisme yang semestinya.
Alokasi dana pada APBD Kabupaten Dompu tahun 2022 tersebut disinyalir tanpa melalui Rapat Pembahasan anggaran ( Banggar).
“Alokasi dana tersebut diterima dalam bentuk program dan kegiatan dengan kisaran biaya 1,5 miliyar sampai 5 miliyar per-oknum DPRD dan semuanya di titipkan kepada dinas PUPR sebagai penyelenggara kegiatan dari anggaran siluman tersebut,” ungkap Safrudin.
Dugaan ini muncul, lajut Safrudin, dikarenakan Pagu anggaran untuk Dinas PUPR tiba-tiba mengalami peningkatan sangat drastis setelah rapat klinis di Bappeda tanpa koordinasi dan pemberitahuan untuk dibahas sehubungan dengan adanya tambahan anggaran tersebut.
Ia menambahkan, dalam pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Permendagri setiap tahun itu semestinya anggaran dan peruntukannya dialokasikan dalam RKA-SKPD.
“Itu wajib melalui pembahasan bersama antara TAPD dan Banggar DPRD sebelumnya,” ujar pria yang biasa di sapa dengan Safa ini.
Safa mengatakan, hubungan baik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif merupakan penyakit dalam demokrasi yang bisa mengakibatkan fungsi kontrol dari legislatif terhadap eksekutif akan berkurang.
“Kemesraan ini rentan untuk melakukan kejahatan secara bersama. Dan kami akan kembali melakukan aksi di depan KPK dalam beberapa hari ke depan,” pungkas Safa. (fitra/red)